Nasib IKN yang Tak Lagi Prioritas, Ini 4 Fakta Menariknya
JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lagi menjadi prioritas utama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut.
Meski proyek besar ini masih dilanjutkan, pemerintah kini lebih berfokus pada program-program yang dinilai lebih mendesak, seperti swasembada pangan. Hal ini diharapkan untuk memperkuat ketahanan dalam negeri di tengah ketidakpastian global.
Berikut ini sejumlah fakta menarik terkait nasib terbaru proyek IKN yang sudah dirangkum Okezone, Minggu (3/11/2024):
1. Lebih Prioritas pada Swasembada Pangan
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah program swasembada pangan. Program ini didahulukan sebagai sebuah langkah yang dianggap penting untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat ketahanan pangan domestik.
"Prioritasnya kan sekarang swasembada pangan. IKN tetap. Tapi kan sudah diputuskan (target swasembada pangan). Apapun yang sudah diputuskan, ya sudah," kata Dody.
Menurut Dody, meskipun pembangunan IKN tetap berjalan tetapi kecepatan proyek ini dikurangi agar anggaran dan energi dapat lebih diarahkan ke program-program yang mendukung swasembada pangan. Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa perlu mengutamakan ketahanan pangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik global yang dapat mengganggu rantai pasok pangan internasional.
2. Fokus pada Pembangunan Kantor Legislatif dan Yudikatif
Dengan adanya pengurangan anggaran dari Rp41,95 triliun menjadi Rp9,11 triliun, kini pembangunan diprioritaskan hanya pada fasilitas-fasilitas tertentu. Dijelaskan bahwa alokasi dana yang lebih kecil mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam pembangunan. Pembangunan akhirnya difokuskan pada gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
Ini mencerminkan strategi pemerintah untuk lebih menekankan pembangunan kantor pemerintahan utama, sembari menunda proyek-proyek lain di kawasan IKN hingga kondisi keuangan dan anggaran lebih memungkinkan.
"Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tambah Dody.
