SPECIAL REPORT: Swasembada Pangan Prioritas, IKN Tak Secepat Dulu
Dody menjelaskan fokus pembangunan infrastruktur di Pemerintahan Prabowo bukan untuk IKN, tapi untuk menciptakan ketahanan pangan. Sebab dikhawatirkan konflik geopolitik yang tengah terjadi makin memanas.
"Dari hasil diskusi dengan bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap kita teruskan, cuma mungkin kecepatannya tidak seperti dulu, karena yang khawatirkan presiden perang benar-benar terjadi, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi," kata Dody.
Dody menjelaskan, fokus swasembada pangan Pemerintahan Prabowo mengantisipasi adanya ancaman krisis pangan akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, yang menyebabkan terganggunya rantai pasok. Di satu sisi produksi bahan pangan, terutama beras, di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan, sehingga masih harus didatangkan dari impor.
"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, yang utama tuh itu. Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak, itu kan nanti kita jadi enggak bisa makan. Semua orang kan kalau enggak makan beras seolah-olah enggak makan, jangan lah. Beras itu utama," sambungnya.
Lebih jauh, Dody menjelaskan dukungan anggaran Kementerian PU untuk mendukung swasembada pangan ini akan dialokasikan untuk membangun jaringan irigasi pertanian, penjaminan ketersediaan air lewat bendungan atau waduk, dan lainnya.
"Kewajiban PU support pak Presiden swasembada pangan. Berarti support Kementan, itu dulu yang utama. Termasuk swasembada air, otomatis. Air itu wajib karena kan penyediaan air baku," kata Dody.
Meskipun demikian, Dody menambahkan dalam 4 tahun ke depan pembangunan IKN, targetnya pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif sudah akan terbangun. "Insyaallah kalau 4 tahun ke depan gedung legislatif dan yudikatif sudah terbangun," kata Dody.
