SPECIAL REPORT: Swasembada Pangan Prioritas, IKN Tak Secepat Dulu
Dody pun membandingkan dukungan anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 untuk infrastruktur dasar IKN sebesar Rp41,95 triliun. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp9,11 triliun.
Melalui alokasi anggaran yang jauh lebih kecil itu, Dody menjelaskan fokus pembangunan IKN lewat APBN hanya untuk membangun kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
"Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tambah Dody.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan pada dasarnya pembangunan IKN tidak seluruhnya dibebankan oleh Kementerian PU saja. Sebab setelah pembangunan infrastruktur dasar terbangun, maka diharapkan peran swasta atau badan usaha juga berkontribusi untuk mendukung pembangunan Ibukota baru tersebut.
"Tidak semuanya dengan APBN, kan ada dari OIKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu (pembangunan IKN) dan tidak semuanya di PUPR," kata Diana.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan untuk mengurangi acara-acara seremonial agar anggaran yang dibelanjakan pemerintah lebih efisien. Acara ini termasuk serenomial groundbreaking IKN.
Meski demikian, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengaku belum mendapatkan arahan lebih lanjut terkait nasib seremonial groundbreaking IKN proyek investor yang kerap dilakukan oleh Jokowi sebelumnya.
"Belum ada informasi apa-apa (kelanjutan groundbreaking IKN), kita lanjut (pembangunan) saja terus, intinya kan ini keberlanjutan," kata Agung saat ditemui di Kompleks DPR RI.
Agung mengklaim sejauh ini belum ada sentimen negatif dari para pelaku usaha yang kedepannya akan menjadi tulang punggung pembangunan IKN. Sebab dukungan pemerintah lewat APBN diproyeksikan hanya 20% dari kebutuhan biaya pembangunan.
"Daya dengar tidak ada apa tuh (kekhawatiran pelaku usaha), lanjut saja semua, kalau LoI (Letter of Intent) ada terus, tapi kita tidak mau hanya LoI, harus seluruh proses jalan," sambungnya.
Adapun saat ini, Agung mengaku pemerintah akan lebih fokus terlebih dahulu untuk membangun kelengkapan infrastruktur dasar di IKN. Terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang rencananya akan menjadi pusat pemerintahan baru.
"Intinya kita mau membangun dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan," tambahnya.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan pembangunan KIPP IKN terbagi dalam 3 tahap pengerjaan.
