Kanwil DJP Jakbar Bukukan Capaian Neto Rp57,67 Triliun

3. Ekonomi Jakarta

Melansir Konferensi Pers Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional DKI Jakarta pada tanggal 24 Desember 2024, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling menyampaikan perkembangan beberapa indikator ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

Ekonomi Jakarta pada Triwulan III 2024 bertumbuh sebesar 4,93% (yoy) dan sebesar 0,23% (qtq). Pada November 2024 terjadi inflasi 1,58% (yoy) relatif tetap dari bulan September (1,58%) dengan IHK 105,30 dan inflasi 0,29% (m-to-m) serta inflasi 1,10% (ytd).

4. Inflasi Tahunan

Inflasi tahunan masih terkendali dalam sasaran mendekati batas bawah dan lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional (1,55% yoy). Neraca perdagangan bulan November menyajikan kinerja ekspor mencapai USD7,61 miliar dan impor mencapai USD6,33 miliar, sehingga tercatat surplus neraca perdagangan sebesar USD1,28 miliar.

Secara kumulatif Jan-Nov 2024, neraca perdagangan tercatat defisit USD6,32 miliar, jika dibandingkan dengan kondisi Nov 2023 defisit sebesar USD18,59 miliar mengalami penurunan defisit sebesar USD12,28 miliar.

Defisit ini antara lain akibat kenaikan ekspor yang lebih tinggi dibanding kenaikan impor. Dari sisi penerimaan pajak DKI Jakarta, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Jakarta Pusat Nurshinta Rifianty Rifani menyampaikan secara rinci kinerja pendapatan pajak di DKI Jakarta yang mengalami perlambatan dengan total capaian sebesar Rp1.191,21 triliun dengan total capaian 92,84% dari target pajak 2024. Pendapatan pajak secara neto sampai dengan periode November 2024 masih mengalami kontraksi sebesar 0,68% (yoy), utamanya disumbang oleh penurunan pada PPh Non-Migas sebesar 4,79% (yoy) akibat penurunan PPh Pasal 25/29 Badan. PPh Migas masih turun 8,02% (yoy) karena turunnya pendapatan dari PPh Minyak Bumi dan Gas Alam akibat penurunan lifting migas dan gas bumi.

5. PPN Positif

PPN melanjutkan kinerja positif 6,03% (yoy) karena membaiknya aktivitas ekonomi dalam negeri dan impor terutama pada sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit. PBB dan Pajak Lainnya turun 0,16% (yoy) karena tidak terulangnya pembayaran di 2024.

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif, PPh Pasal 21 tumbuh paling tinggi sebesar 20,78% (yoy), mengindikasikan aktivitas ekonomi masyarakat masih kokoh seiring dengan terjaganya gaji/upah yang diterima pekerja.

6. Penerimaan Bea Cukai

Kepala Seksi Bantuan Hukum Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DKI Jakarta Arindra Yudha Oktoberry menyampaikan kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai DKI Jakarta hingga 30 November 2024.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp21,59 triliun dengan capaian sebesar 77,96% dari target APBN, turun 0,05% (yoy), karena penurunan Bea Masuk. Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap terjaga ditopang PNBP SDA. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN DKI Jakarta Setiawan Suryowidodo. Sampai dengan 30 November 2024, PNBP mencapai Rp352,65 triliun atau 149,45% dari target, turun 5,71% (yoy).

(Taufik Fajar)