Pemerintah Tarik Utang 2025 Lebih Awal, Tembus Rp85,9 Triliun
JAKARTA - Pemerintah tarik utang lebih awal untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan tahun 2025. Kementerian Keuangan melakukan prefunding atau penerbitan surat utang sebelum tahun anggaran berjalan sebesar Rp85,9 triliun.
“Terkait dengan tantangan global yang masih besar, kami antisipasi dan memastikan pembiayaan utang dilakukan dengan biaya atau cost of fund yang wajar dan risiko yang terkelola dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dilansir dari Antara, Senin (6/1/2025).
Utang Pemerintah Indonesia
1. Kurangi penerbitan utang
Menurut Suminto, prefunding tersebut akan mengurangi penerbitan surat utang pada tahun anggaran 2025.
Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat untuk melakukan penukaran utang atas Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp100 triliun, sehingga mengurangi penerbitan di pasar perdana.
2. Defisit APBN 2025
Pada APBN 2025, Pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan anggaran dirancang sebesar Rp775,9 triliun melalui pembiayaan utang dan Rp159,7 triliun melalui pembiayaan non-utang.
Untuk pembiayaan utang, sebesar Rp642,5 triliun berasal dari penerbitan SBN. Sementara Rp133,3 lainnya berasal dari pinjaman.
“Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang, sehingga antara SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” ujar Suminto.
