Dia menerangkan, untuk anggaran pembangunan IKN tidak hanya berasal dari APBN. Kerja sama dengan pihak swasta juga didorong supaya bisa mencapai target yang ditetapkan.
Di tempat yang sama, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menuturkan Presiden Prabowo memiliki target pada 2028 mendatang IKN sudah ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Sehingga pihaknya diminta untuk menyelesaikan fasilitas ekosistem yudikatif dan legislatif baik terkait kantor, hunian, dan desain gedung parlemen.
“Untuk itu, dalam menyelesaikan program 2025 - 2029 itu butuh APBN Rp 48,8 triliun, pertama untuk penyelesaian kompleks yudikatif legislatif,” jelas dia.
(Taufik Fajar)