5 Fakta Prabowo Efisiensi Anggaran Rp256 Triliun di APBN 2025
JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era Presiden Prabowo penuh dengan tantangan. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus utak-atik mengatur uang negara supaya semua program prioritas Prabowo bisa berjalan.
Pemangkasan anggaran pun akan dilakukan diberbagai pos belanja pemerintah. Di sisi lainnya juga, Prabowo dihadapkan dengan masalah kebocoran anggaran serta menyelaraskan belanja fiskal di tengah tekanan utang jatuh tempo yang meningkat tajam pada 2025 hingga 2027.
Okezone pun merangkum fakta menarik soal APBN Prabowo dan utak-atik anggaran untuk menjalankan semua program prioritas Kepala Negara, Minggu (2/2/2025):
1. Prabowo Minta K/L Efisiensi Anggaran hingga Rp256 Triliun
Menteri Keuangan ( Menkeu ) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.
Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025, Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun.
2. Pangkas Anggaran di 16 Pos Belanja
Guna mengakomodir arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%.
Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) yang diminta untuk diefisiensikan sebesar 90%, kegiatan seremonial 56,9%, rapat, seminar, dan sejenisnya 45%, kajian dan analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40%.
Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%, lisensi aplikasi 21,6%, jasa konsultan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,9%, peralatan dan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, serta belanja lainnya 59,1%.
