Warga Semprot Bahlil Usai LPG 3 Kg Langka: Jangan Kami Jadi Korban!
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapatkan protes keras dari warga saat meninjau pangkalan gas elpiji 3 Kg di Jalan Palem Raya, Cibodasari, Cibodas, Kota Tangerang.
Salah seorang warga, Efendi yang tengah mengantre mendebat Bahlil secara langsung terkait alasan pemerintah membatasi penyaluran gas elpiji 3 Kg karena subsidi tidak tepat sasaran.
Seharusnya, menurut Efendi negara punya kelengkapan alat dan senjata untuk menindak langsung para industri yang memanfaatkan gas elpiji 3 Kg untuk menopang kegiatan usahanya. Sehingga tidak harus seluruh masyarakat yang menjadi korban ketika pemerintah membatasi peredaran gas elpiji 3 Kg.
"Saya pakai akal sehat, kalau memang ada yang nakal, menimbun, atau mengurangi isi gas, bapak punya senjata, bapak alat untuk bertindak, bukan kami jadi korban," kata Efendi dihadapan Bahlil.
1. Beli Elpiji Susah
Efendi mengaku sudah 2 minggu mencari gas di warung pengecer. Namun kelangkaan sudah terjadi karena elpiji dialihkan ke pangkalan-pangkalan resmi Pertamina. Hal ini yang menurutnya menimbulkan antrean masyarakat yang tengah mencari gas.
Amarah Efendi bukan tidak berdasar, pasalnya penggunaan gas baginya untuk mendukung aktivitas jualan makanan yang menjadi mata pencaharian bagi keluarga. "Bukan masalah antri gas, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh penghidupan, akalnya berjalan dong pak," tuturnya.
2. Tanggapan Bahlil
Pada kesempatan yang sama, Bahlil memberikan penjelasan kepada Efendi bahwa pembatasan pendistribusian gas elpiji 3 Kg ini dalam upaya pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat.
Sebab dikatakan Bahlil selama ini subsidi gas elpiji 3 Kg yang diperuntukan khusus warga miskin banyak dimanfaatkan oleh para pelaku industri untuk meraup keuntungan lebih besar karena mendapatkan gas murah. Sehingga dengan cara membatasi pembelian ke pangkalan langsung dinilai lebih mampu terkontrol untuk pemberian gas elpiji 3 Kg.
"Niat saya baik, agar tidak dijual ke industri. Kami berkewajiban untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Sehingga negara bisa kontrol (lewat pangkalan)," tukas Bahlil.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
