Perbandingan Efisiensi Anggaran ala Prabowo Rp306 Triliun dengan Argentina, Lebih Efektif Mana?
3. Dampak Efisiensi
Saat ini, Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan Argentina dalam meningkatkan efisiensi angggaran negara. Argentina mengilustrasikan keberhasilannya dengan mengurangi ukuran birokrasi secara agresif, sementara Indonesia justru cenderung memperbesar jumlah kabinet. Sedangkan, risiko utama dari jumlah menteri yang terlalu banyak dalam kabinet adalah meningkatnya beban anggaran negara.
Indonesia sendiri sudah memiliki ruang fiskal yang terbatas, sehingga penambahan anggaran untuk birokrasi dapat semakin membebani keuangan negara. Sulit memperkirakan secara pasti tamahan biaya akibat kabinet yang lebih besar, namun data anggaran pemerintah pusat dapat memberi gambaran. Pada 2025, anggaran naik Rp214,74 triliun (8,6%) dari 2024.
Kemungkinan besar pelebaran kabinet ini akan berdampak pada dua pos seperti:
- Belanja pegawai naik 13,1% (Rp60,59 triliun), jauh di atas rata-rata 10 tahun terakhir (6,5%)
- Belanja barang naik 11,4% (Rp49,97 triliun), melampaui rata-rata historis (10,9%)
- Selain itu, belanja lain-lain melonjak 28% (Rp102,57 triliun), peningkatan terbesar dalam masa transisi pemerintahan sejak 2004. Pos ini biasanya digunakan untuk keperluan darurat dan program baru pemerintahan. Namun, peningkatannya dalam masa transisi ini jauh lebih besar dibandingkan transisi pemerintahan sebelumnya.
Jika lonjakan pos ini benar digunakan untuk mendanai program baru pemerintahan Prabowo, akan ada indikasi bahwa program tersebut belum direncanakan secara matang dalam APBN 2025 hal ini berisiko bagi stabilitas fiskal negara.
Tim peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB UI Dalam terbitan terbarunya "Indonesia Economic Outlook Q1 2025", mengulas lebih dalam mengenai hal ini, termasuk analisis terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Programs Pemerintahan baru.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
