Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp8,1 Triliun untuk IKN di Tengah Efisiensi Anggaran
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku sudah meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 8,1 triliun.
Usulan ini sudah disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Dari Rp48,4 triliun kami membutuhkan 14,4 triliun sudah ada di Dipa Rp6,3 triliun sehingga kami butuh Rp8,1 triliun. Ini sudah kami usulkan pada Menteri Keuangan dan pak Mensesneg dan besok kami diberi 2 hari untuk melengkapi dokumen sampai besok. Nanti kalau sudah da keputusan itu mudah-mudahan kami bisa melaporkan kembali, diizinkan untuk melaporkan kembali pada Komisi II ini,” ujar Basuki saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
1. Kebutuhan Anggaran IKN
Basuki pun mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025-2028 sebesar Rp48,8 triliun. Dimana, sebagian anggaran itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi ke depan 2025 ini yang kami butuhkan adalah Rp14,4 triliun sebagian dari Rp48,8 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden,” kata Basuki.
2. Telah Lapor ke Presiden Prabowo
Basuki menjelaskan bahwa pada 21 Januari 2025 lalu, telah melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait anggaran IKN. Dimana, persetujuan anggaran ini juga telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Kepresidenan saat itu.
“Jadi pada tanggal 21 Januari, kami melaporkan ini, hal ini pada Presiden dan beliau sudah setuju. Saya kira di Medsos juga sudah banyak pak, pak Menko Infrastruktur sudah menyampaikan persetujuan bapak Presiden ini,” jelasnya.
3. Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibukota Politik 2028
Pada kesempatan itu, Basuki mengungkapkan jika Presiden Prabowo menargetkan akan menjadi IKN sebagai ibukota politik pada tahun 2028. Artinya, pembangunan IKN harus segera diselesaikan agar eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah bisa beroperasi di sana.
“Bapak Presiden punya target tahun 2028 akan menjadi ibukota politik artinya eksekutif yudikatif dan legislatif sudah bisa beroperasi di sana. Sehingga kami harus mulai bekerja pada 2025 ini,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)
