Seluruh Pegawai Otorita Pindah ke IKN Maret 2025, ASN Jomblo Tinggal Bareng
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, seluruh pegawai atau ASN Otorita IKN akan pindah ke IKN mulai Maret 2025. Langkah ini diambil untuk memfokuskan seluruh kegiatan dan pembangunan IKN.
Basuki menjelaskan, skema pemindahan ASN ini akan menjadi yang perdana dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain. Tujuan pemindahan ASN OIKN sendiri diharapkan bisa membuat para ASN bisa lebih fokus untuk membangun IKN.
"Selama ini kantor kita ada 3 tempat, di Jakarta, Balikpapan dan IKN. Tapi mulai Maret kita akan pindahkan semua k esana, supaya fokus untuk pembangunan IKN ke depan," ujar Basuki dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
1. Pembangunan Kantor Baru Otorita IKN
Lebih lanjut, Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mengungkapkan pemindahan ASN ke IKN ini juga sejalan dengan rampungnya pembangunan kantor baru OIKN. Targetnya, konstruksi tersebut dapat rampung pada akhir bulan Februari ini.
"Kantor OIKN, sudah selesai bulan ini, kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN akan ada di IKN, dan seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN," tambahnya.
2. Proyek Hunian di IKN
Di samping itu, Basuki melaporkan saat ini proyek IKN juga sudah dilengkapi oleh hunian khusus untuk para ASN, TNI/Polri, hingga rumah tapak jabatan menteri.
Progres pembangunan hunian vertikal ASN saat ini sudah rampung sebanyak 27 tower. Setiap tower terdiri dari 60 unit hunian dengan masing-masing seluas 98 meter persegi. Setiap 1 unit, terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi.
"Jadi kalau ASN bujangan, 1 unit ini bisa digunakan 3 orang, kalau 1 keluarga dapat masing-masing 1 unit," lanjutnya.
Basuki menambahkan, pada akhir Februari ini targetnya akan ada tambahan 10 tower rusun ASN lagi yang akan rampung. Sehingga pada awal Maret mendatang dipastikan 37 tower hunian ASN sudah bisa digunakan. "Semuanya sudah fully furnished," katanya.
Adapun rumah tapak jabatan menteri, saat ini telah terkontrak untuk membangun sebanyak 36 unit. Namun seiring berubahnya nomenklatur kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran atau penambahan jumlah Kementerian/Lembaga, maka sedang diusulkan untuk pembangunan unit baru rumah menteri.
"Rumah tapak jabatan menteri saat ini berjumlah 36 unit, sekarang menteri ada 48, jadi sedang dipikirkan untuk ditambah," pungkasnya.
