JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengkaji dampak buruk efisiensi anggaran terhadap dividen perusahaan pelat merah di 2026. Rencana ini disampaikan kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja, Kamis (13/2/2025).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dirinya belum bisa menjawab apakah efisiensi anggaran tahun ini berdampak terhadap nilai kontribusi perseroan kepada negara. Hanya saja, imbasnya perlu dikaji.
“Apakah efisiensi ini untuk dividen yang tahun 2026 seperti apa? Tentu saya mohon maaf belum bisa menjawab sekarang,” ujar Erick.
Dia menyebut dividen BUMN juga bergantung pada pertumbuhan makro ekonomi nasional dan global. Apalagi, ekonomi dunia dihadapkan pada perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China.
“Karena kita lihat kondisi makronya juga, tidak hanya dalam negeri tetapi tentu kondisi luar negeri, karena kita tahu sekarang banyak perang tarif, perang dagang yang terjadi,” paparnya.
“Tadi saya makanya bisik-bisik dengan Menteri Perdagangan beberapa potensi kerja sama dengan Jepang itu menarik,” beber dia.
Erick mencatat, per 7 November 2024 BUMN telah menyetor dividen sebesar Rp85 triliun kepada negara. Sumbangsi itu merupakan hasil kinerja perseroan di 2023.
“Khususnya untuk dividen yang target Rp85 triliun itu sudah masuk ke kas negara 7 November 2024.
Ini yang hasil kinerjaan 2023, untuk 2024 sudah masuk ke kas negara November 7/2024,” ucapnya.
Adapun, target dividen tahun buku 2024 yang disetor ke kas negara di tahun ini sudah terindikasi Rp20,5 triliun, dimana total nilai yang ditargetkan sebesar Rp90 triliun.
“Lalu untuk yang target tahun ini Rp90 triliun, tadi saya cek juga, alhamdulillah sudah terindikasi walaupun confirm, angkanya itu Rp20,5 triliun yang akan dialokasikan buat negara di Januari ini,” lanjut Erick.
“Jadi kalau Rp90 triliun dikurangi Rp20,5, saya rasa karena performance-nya di tahun 2024, untuk dividend 2025 aman,” tutur dia.
(Taufik Fajar)