Anggaran Bapanas Kena Pangkas Rp160 Miliar, Bansos Beras Aman?
JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan Presiden Prabowo Subianto turut berdampak pada Badan Pangan Nasional ( Bapanas ). Diungkap Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, anggaran Bapanas kena pangkas sebesar Rp160 miliar.
1. Alami Efisiensi Anggaran
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025) malam, Arief menyebut Bapanas mengalami efisiensi sekitar 48,76%. Dari halaman awal di angka Rp329,95 miliar, kini menjadi Rp169,05 miliar.
“Pagu awal Badan Pangan Nasional Rp329,95 miliar. Kemudian dikonversikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Menteri Keuangan Nomor S-75, Badan Pangan Nasional mengalami efisiensi Rp160,9 miliar atau sekitar 48,76%, sehingga pagu Badan Pangan Nasional menjadi Rp169,05 miliar,” katanya.
2. Rincian Anggaran yang Efisiensi
Arief lebih jauh, anggaran yang diefisienkan terdiri dari alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp6,41 miliar atau 81,27%, kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya Rp8,58 miliar atau 48%, kajian, analisis, diklat, dan bimtek Rp11,08 miliar atau 35%, dan honor output kegiatan jasa profesi Rp7,55 miliar atau 39,48%.
Selanjutnya sewa gedung, kendaraan, dan peralatan Rp0,5 miliar atau 8,31% lisensi aplikasi Rp1,48 miliar atau 76,74%, jasa konsultan Rp0,6 miliar atau 100%, bantuan pemerintah Rp15,62 miliar atau 64,34%, pemeliharaan dan perawatan Rp0,34 miliar atau 5%, perjalanan dinas Rp86 miliar atau 67,86%, peralatan dan mesin Rp2,9 miliar atau 78,49%, dan infrastruktur Rp19,8 miliar.
Meski begitu, Arief menyebut program-program Andalan yang berkaitan dengan stabilisasi, kerawanan, kewaspadaan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan masih akan terus dijalankan.
Misalnya saja program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan baik oleh pusat maupun daerah melalui dana dekonsentrasi ke 38 provinsi, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan target 1.000 ton, dan panel enumerator harga pangan yang didukung 1.053 orang se-Indonesia.
3. Bantuan Pangan Bencana
Ada pula bantuan pangan bencana 26.800 paket, penyaluran beras fortifikasi 1.944 paket, dan penyusunan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) di 38 provinsi. Selanjutnya program promosi penganekaragaman konsumsi pangan tetap jadi prioritas diiringi dengan pengembangan usaha pengolahan pangan, serta sertifikasi dan registrasi serta pengawasan keamanan pangan segar.
Lebih lanjut, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menekankan gagasan terkait urgensi peningkatan kuantitas dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dengan stok CPP yang mumpuni, tentunya berbagai program intervensi pemerintah dapat lebih lincah dan masif.
Yang berikutnya lagi adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Jadi, kedua ini seperti permintaan Pimpinan Komisi IV, bahwa harusnya bisa masuk, sehingga pada periode yang akan datang, Badan Pangan Nasional bisa mengelolanya,” tuturnya.
“CPP ini memang harus bisa kita pakai untuk intervensi pemerintah. Yang pertama untuk bantuan pangan kepada yang sangat memerlukan, seperti lansia dan orang lain, usia tidak produktif. Kemudian untuk bencana (bencana alam). Bahkan bisa juga disalurkan untuk bantuan internasional. Ini penting sekali, buat kelangsungan pangan kita ke depan,” tutupnya.
(Taufik Fajar)
