THR Ojol Berpotensi Ganggu Iklim Investasi di RI, Ini Penjelasannya
JAKARTA - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan pemerintah perlu melakukan analisis yang komprehensif sebelum mengambil keputusan terkait dengan tuntutan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aplikator.
Pasalnya, kebijakan yang mengatur pengemudi ojek online adalah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Wijayanto menilai, ojol sebagai contoh sukses inovasi bisnis, sudah mempekerjakan jutaan masyarakat dan memberikan dampak ekonomi yang berlipat ganda.
"Para stakeholder perlu diajak bicara. Ojol merupakan contoh sukses inovasi bisnis, dengan inovasi tersebut saat ini mempekerjakan 4 juta driver, jumlah yang besar hanya sedikit di bawah ASN, TNI, Polri sebesar 4,3 juta. Jika kita masukkan pekerja yang dihasilkan secara tidak langsung, jumlahnya bisa mencapai 10 juta bahkan lebih. Kita harus hati-hati mengelola bisnis ojol ini," katanya di Jakarta, Senin (17/2/2025).
1. Tuntutan THR Cari Win-Win Solution
Dia menilai tuntutan THR ini merupakan dinamika yang wajar tetapi perlu dicarikan solusi yang sama-sama tidak memberatkan alias win-win.
Bisnis ojol, katanya, bisa tumbuh pesat karena business model yang memungkinkan fleksibilitas bagi driver, perusahaan ojol, dan penumpang/pengguna jasa ojol. Fleksibilitas itu merupakan faktor yang membuat industri ojol tumbuh dan berkembang; apalagi di saat kondisi ekonomi kurang menentu.
"Jika dipaksa untuk menerapkan bisnis model konvensional, misalnya dengan kontrak formal dan kewajiban membayar THR, industri ini akan segera collapse. Banyak pihak, termasuk para driver dan UMKM akan dirugikan, ekonomi akan sangat terpengaruh," katanya.
