OJK Pastikan Stabilitas Jasa Keuangan Indonesia Terjaga di Tengah Dinamika Global dan Domestik
2. Dukung Ketahanan Ekonomi
Dalam mendukung ketahanan ekonomi dari dinamika global, OJK turut mendorong implementasi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 yang mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 terkait Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa negara.
"OJK dan sektor jasa keuangan telah menyampaikan dukungan terhadap kebijakan ini kepada industri perbankan dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), terutama terkait aspek prudensialnya," jelas Mahendra.
OJK menegaskan bahwa bank wajib memastikan kelengkapan dokumen dalam penggunaan DHE SDA.
“Dukungan kebijakan yang telah disampaikan yaitu dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai, sepanjang memenuhi persyaratan dalam POJK mengenai kualitas aset untuk Bank Umum, Bank Syariah dan POJK Pengawasan LPEI,” jelasnya.
3. OJK Soroti Volatilitas Pasar Imbas Ketidakpastian Ekonomi Global
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti volatilitas pasar yang timbul akibat ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan kondisi ini terjadi seiring dinamika geopolitik dan kebijakan ekonomi negara maju, terutama kebijakan tarif dagang dari Amerika Serikat.
"Volatilitas pasar tetap tinggi seiring ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik yang terus berkembang," kata Mahendra dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta.
Di Amerika Serikat, kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai semakin jelas mengarah pada penerapan tarif baru atas impor terhadap negara mitra dagang, yakni Kanada, dan Meksiko.
