Dua Miliarder Ini Mampu Lunasi Utang Luar Negeri Indonesia Rp7.000 Triliun
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami kenaikan menjadi USD427,5 miliar atau setara Rp7.015,7 triliun (dengan kurs Rp16.411 per USD) pada Januari 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan 5,1% secara tahunan (year on year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ULN pada Desember 2024 yang tercatat sebesar 4,2% (yoy).
Meskipun jumlahnya terus meningkat dan kini telah melewati Rp7.000 triliun, ULN Indonesia masih dianggap dalam batas aman.
"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan resminya pada Selasa (18/3/2025).
1. Perkembangan Utang Pemerintah dan Swasta
Utang Luar Negeri Pemerintah mengalami peningkatan, tetapi masih dalam batas yang terkendali. Pada Januari 2025 jumlah ULN pemerintah mencapai USD204,8 miliar, mengalami kenaikan 5,3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 3,3% (yoy) pada bulan sebelumnya.
Sementara itu, ULN sektor swasta justru mengalami penurunan. Pada bulan yang sama, ULN swasta tercatat sebesar USD194,4 miliar, dengan kontraksi pertumbuhan yang tetap di angka 1,7% (yoy), sama seperti pada Desember 2024.
2. Rasio Utang Luar Negeri Indonesia
Struktur ULN Indonesia masih dikategorikan sehat berkat penerapan kebijakan pengelolaan utang yang berhati-hati. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di angka 30,3% pada Januari 2025, sedikit lebih rendah dibandingkan Desember 2024 yang berada di angka 30,5%. Selain itu, mayoritas ULN Indonesia adalah utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 84% dari total utang.
Untuk memastikan struktur ULN tetap terjaga, Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN. Selain itu, pemanfaatan ULN akan terus dioptimalkan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Pemerintah juga menerapkan strategi untuk memitigasi risiko yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi negara.
