Instruksi Prabowo: Tanah-Tanah Negara di Perkotaan Dibangun Hunian Murah, Harga Rumah Turun 50%
JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar tanah-tanah negara yang berada di perkotaan untuk dibangun hunian murah bagi masyarakat.
Fahri Hamzah mengatakan, nantinya tanah-tanah tersebut akan menjadi elemen subsidi dari pemerintah yang akan diberikan kepada pengembang untuk dibangun hunian. Harga rumah di perkotaan dengan pemanfaatan tanah negara ini ditaksir 50% lebih murah dari sebelumnya.
"Sehingga salah satu kebijakan presiden yang langsung diinstruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di kota, ini untuk Dirjen Perkotaan, kita bangun, kita minta pengembang untuk membangun," ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan Bersama Kemendagri, Selasa (29/4/2025).
1. Skema Pembangunan Rumah
Lebih lanjut Fahri Hamzah menjelaskan, untuk skemanya Pemerintah akan menghitung biaya konstruksi yang diperlukan pengembang, ditambah keuntungan, dan dikurangi harga tanah milik pemerintah sebagai bentuk subsidi.
"Kita hitung harga tanah, harga tanah menjadi elemen subsidi negara, setelah tanah bersih, hitung berapa biayanya, nanti dibiayai itu ditambah keuntungannya, itu bisa putuskan kira-kira harganya (rumah) berapa," kata Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah mengatakan salah satu biang keladi kemacetan di kota besar seperti Jakarta karena ratusan ribu pekerja keluar masuk kota pada saat hari kerja. Hal ini karena masyarakat sulit untuk mendapatkan hunian di perkotaan karena harganya yang lebih mahal.
"Kalau memanfaatkan tanah negara di perkotaan untuk dibangun rumah, itu sudah bisa turun 50%, karena harga tanah di perkotaan itu 40% dari harga rumah," sambungnya.
2. Masyarakat Mencari Rumah di Luar Perkotaan
Menurutnya, pertumbuhan keluarga baru di tengah naiknya harga tanah di perkotaan membuat masyarakat harus mencari rumah di luar kota, sehingga setiap harinya, mereka harus keluar masuk kota dan terjadilah kemacetan.
Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah juga melaporkan adanya potensi lahan untuk pembangunan perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Seperti, aset milik Badan Bank Tanah seluas 33.116 hektar, tanah terindikasi terlantar yang dicatat Kementerian ATR/BPN sebanyak 79.925 hektare, dan tanah kas desa seluas 17,49 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Masalah perumahan di Indonesia itu karena regulasi berubah-ubah, institusi berganti-ganti, sehingga mengeluarkan kebijakan yang tidak mantap dan tidak konsisten," tutup Fahri Hamzah.
(Dani Jumadil Akhir)
