Fakta-Fakta 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Resmi Dicabut Kecuali PT Gag Nikel
JAKARTA - Pemerintah resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pencabutan IUP empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berdasarkan keputusan Rapat Terbatas (Ratas) serta hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat, baik Gubenur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat.
Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Mulia Raymond Perkasa. Sementara itu, hanya PT Gag Nikel yang tetap diperbolehkan beroperasi.
"Mempertimbangkan semua yang ada secara komprehensif, Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar PT Gag Nikel (izin) dicabut. Saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri teknis Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresiden, Selasa (10/6/2025).
“Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining ini yang kita cabut,” sambungnya.
Menurut Bahlil, hasil evaluasi kemudian dibawa dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, yang akhirnya memutuskan pencabutan empat IUP milik perusahaan lain yang dinilai melanggar ketentuan lingkungan dan tata kelola pulau kecil.
"Presiden putuskan bahwa empat IUP di luar Pulau Gag dicabut, dan saya langsung melakukan langkah teknis berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk pencabutan," kata Bahlil.
Sebagai informasi, seluruh penerbitan perizinan 4 perusahaan pertambangan yang dicabut izinnya terbit sebelum penetapan Geopark Raja Ampat (Geopark ditetapkan 2017 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 2023 oleh UNESCO).
Berikut ini Okezone rangkum izin tambang nikel di Raja Ampat resmi dicabut kecuali PT Gag Nikel.
1. Arahan Presiden Prabowo Subianto
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) PrasetyoHadi menyebutkan, keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan rapat terbatas dengan Menteri terkait.
“Atas petunjuk Bapak Presiden, bahwa pemerintah mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Prasetyo.
Prasetyo pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk waspada terkait informasi yang belum tentu kebenarannya.
“Pagi ini diminta Bapak Presiden berlima menyampaikan ke seluruh masyarakat dengan juga memberikan imbauan, kita semua mesti harus kritis, waspada menerima info publik harus waspada kebenaran di lapangan,” jelasnya.
2. Pemerintah Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Ada Pelanggaran
Menurut Bahlil, pemerintah terkait menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dari adanya perusahaan tambang nikel tersebut di kawasan Raja Ampat.
“Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LHK pada kami itu melanggar. yang kedua kita juga turun cek di lapangan kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga konservasi,” ujarnya.
“Sekalipun perdebatan yang akan terjadi adalah izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark,” sambung dia.
Bahlil mengatakan, pencabutan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan status geopark kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu surga laut dunia.
“Kami tidak main-main. Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masa depan lingkungan dan generasi mendatang, khususnya di kawasan konservasi seperti Raja Ampat,” tegas Bahlil.
Salah satu dasar pertimbangan Presiden adalah upaya menjaga kawasan geowisata Raja Ampat sebagai salah satu prioritas utama, dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut agar terus terjaga, sekaligus mengembangkan potensi wisata kelas dunia secara berkelanjutan.
"Setelah kita turun mengecek ke lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ke arah konservasi. Bapak Presiden juga punya perhatian khusus untuk ini dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia," lanjut Bahlil.
3. Prabowo Perintahkan Awasi Operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat
Berbeda dengan empat perusahaan di atas, PT Gag Nikel tetap diizinkan melanjutkan operasionalnya. Hal ini dikarenakan PT Gag Nikel telah memenuhi semua dokumen administratif, termasuk Amdal lengkap dan rencana kerja yang sah untuk tahun 2025.
"Sekalipun PT Gag tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita awasi khusus dalam implementasinya," kata Bahlil.
Presiden Prabowo, kata Bahlil, memerintahkan untuk mengawasi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan proses reklamasi yang dilakukan PT Gag. Selain itu, operasional PT Gag juga dilarang merusak terumbu karang di Raja Ampat.
"Jadi Amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di Raja Ampat," ujar dja.
Dia menambahkan, Prabowo memberikan perhatian khusus dan sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia. Untuk itu, pemerintah mencabut IUP empat perusahaan itu.
"Alasannya, pertama secara lingkungan, kedua secara teknis juga kita lihat sebagian masuk di kawasan geopark dan ketiga keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah, dan juga adalah melihat dari tokoh masyarakat yang saya kunjungi," tegas dia.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa PT Gag Nikel tetap akan diizinkan beroperasi dengan pengawasan ketat dari pemerintah.
"Karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul. Arahan Bapak Presiden kita harus awasi betul lingkungannya. Dan sampai dengan sekarang kami berpendapat tetap akan bisa berjalan," katanya.
4. Bahlil Bantah Ada Kerusakan di Pulau Piaynemo Raja Ampat
Bahlil Lahadalia membantah adanya kerusakan di Pulau Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini sekaligus menjawab foto-foto yang beredar di media sosial yang menunjukan adanya kerusakan di pulau tersebut akibat aktivitas penambangan.
“Saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa ini adalah hasil gambar terakhir dan ini adalah gambar-gambar terakhir," kata Bahlil sembari menampilkan situasi terbaru di Pulau Piaynemo.
Dia meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam menyikap informasi yang beredar, salah satunya di media sosial terkait situasi terkini di Raja Ampat.
“Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dalam menyikapi berbagai informasi tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak bisa membedakan mana yang sesungguhnya mana yang tidak benar, karena kita semua pingin untuk Indonesia baik,” jelas dia.
(Dani Jumadil Akhir)
