Dirjen Bea Cukai Diminta Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun

3. Respons Bea Cukai

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama merespons permintaan pelaku industri hasil tembakau (IHT) yang meminta pemerintah memberlakukan moratorium kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan.

Usulan tersebut disampaikan dengan alasan kondisi ekonomi dalam negeri yang tengah tertekan serta melemahnya daya beli masyarakat. Djaka menuturkan, dalam proses perumusan kebijakan cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak bekerja sendiri.

"Dalam hal perumusan kebijakan cukai tentunya untuk bea cukai tidak berdiri sendiri, tentunya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal," kata Djaka dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Jakarta, Selasa.

4. Ditjen Bea Cukai Bentuk Satgas Rokok Ilegal

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bakal membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan rokok ilegal. Pembentukan satgas itu bertujuan untuk memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus mencegah peredaran barang ilegal tersebut.

“Insya Allah, saya akan membentuk satgas pencegahan rokok ilegal dan cukai rokok,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya terus melakukan penindakan terhadap rokok ilegal, meski jumlah penindakan mengalami penurunan sebesar 13,2 persen pada tahun ini.

Namun, menurut Djaka, jumlah barang hasil penindakan lebih banyak dibanding sebelumnya, yang ia yakini mencerminkan peningkatan kualitas penindakan.

Jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak mencapai 285,81 juta batang atau meningkat 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dengan kenaikan kualitas penindakan tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah barang yang dicegat dari setiap penindakan,” ujarnya.

Djaka berkomitmen untuk terus mengatasi masalah peredaran rokok ilegal. Ke depannya, dia berencana untuk menggelar operasi penindakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
 

(Dani Jumadil Akhir)