Biaya Logistik RI Ditargetkan Turun Jadi 8 Persen
JAKARTA — Pemerintah menargetkan biaya logistik bisa diturunkan dari 14,5% menjadi 8%. Oleh karena itu, upaya memperkuat transformasi sektor logistik nasional dilakukan guna menurunkan biaya logistik nasional dan menjaga stabilitas neraca perdagangan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai peresmian ALFI CONVEX 2025, konferensi dan pameran logistik nasional yang akan digelar pada 12–14 November 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan.
Airlangga mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2025 kembali mencatatkan surplus untuk bulan ke-61 berturut-turut, dengan nilai USD4,3 miliar. Namun, defisit dari sektor migas masih terjadi sebesar USD1,53 miliar.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan program kemandirian energi untuk menekan ketergantungan impor migas.
“Pak Presiden minta agar program kemandirian energi bisa dilaksanakan. Dengan kemandirian energi, tentu defisit ini bisa dikurangi,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
“Targetnya, biaya logistik yang saat ini di kisaran 14,5% bisa turun menjadi 12,5% dan bahkan kembali ke single digit sebesar 8%,” tambahnya.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang mencakup tiga pilar utama: penguatan infrastruktur konektivitas, integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta peningkatan daya saing SDM dan penyedia jasa logistik.
Ketua Umum DPP ALFI M. Akbar Djohan menyambut baik arahan tersebut dan memastikan bahwa sektor logistik siap menyusun peta jalan menuju efisiensi logistik nasional.
“Perhelatan ALFI CONVEX ini menjadi ajang pertemuan pelaku logistik nasional dan internasional bersama regulator serta seluruh stakeholder,” ujar Akbar.
ALFI CONVEX 2025 menurutnya akan menjadi platform strategis mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri.
“Kami siap menyusun program perbaikan. Industri logistik kita masih punya banyak ruang untuk ditingkatkan. Target biaya logistik menjadi 12,5% bahkan 8% di tahun 2030 siap kami kawal,” tegasnya.
“Kami juga meminta dukungan media untuk menyampaikan berita-berita positif tentang perbaikan ekosistem logistik nasional agar publik kembali percaya terhadap perekonomian kita,” tambah Akbar.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Carmelita Hartoto.
“Tentunya sebagai Kadin kami mendukung karena kami adalah payung dari semua organisasi. Ini ajang yang sangat baik karena Pak Akbar mengajak seluruh organisasi yang terkait,” ujar Carmelita.
Menurutnya, Kadin sebagai payung organisasi siap mengawal proses deregulasi yang dibutuhkan demi mempercepat efisiensi sektor logistik nasional.
“Dengan deregulasi yang dirancang, kami dari Kadin akan terus mengawal regulasi-regulasi tersebut agar tepat sasaran,” ujar Carmelita.
(Feby Novalius)
