Jaga Daya Beli Dampak PHK, Prabowo Habiskan Rp57,4 Triliun untuk Stimulus Ekonomi
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menggelontorkan lebih dari Rp57,4 triliun untuk program sosial yang digulirkan sejak Januari hingga Agustus 2025. Dana ini digelontorkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dan menjaga daya beli masyarakat.
Presiden Prabowo merinci, beberapa program sosial yang telah digelontorkan misalnya stimulus ekonomi pada tahap pertama sebesar Rp33 triliun yang disalurkan pada Januari 2025. Kemudian disusul stimulus ekonomi tahap 2 seperti BSU yang disalurkan pada Juni 2025 sebesar Rp24,4 triliun.
"Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun diberikan Januari 2025, disusul stimulus ekonomi tahap 2 sebesar Rp24,4 triliun pada Juni 2025, jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli," ujarnya dalam Pidato RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen MPR/DPR, Jumat (15/8/2025).
Tidak hanya itu, Presiden juga menyebut Pemerintah juga mengeluarkan program untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya yang terdampak gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu penguatan daya beli masyarakat juga dilakukan lewat Program Keluarga Harapan (PKH), serta kartu sembako.
Kas negara pada tahun 2025, dikatakan Prabowo, juga digelontorkan untuk program Indonesia Pintar, hingga program kartu pintar kuliah. Program ini ditujukan untuk membantu para yang sedang menyelesaikan sekolahnya.
"Stimulus dalam rangka menjaga dari kemunduran sosial. Melalui berbagai program antara lain PKH, kartu sembako, program indonesia pintar, dan kartu Indonesia kuliah," kata Prabowo.
Pada tahun 2026, Presiden Prabowo mengatakan RAPBN akan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Menurutnya, ketangguhan adalah fondasi utama untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.
"Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir orang," tegas Prabowo.
(Dani Jumadil Akhir)
