4 Fakta Penduduk Pulau Jawa Bisa Dapat Rp5,1 Juta dari APBN, tapi Ada Kompleksitas di Baliknya
Selain belanja K/L, pemerintah juga menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp650 triliun. Anggaran ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan pelayanan publik lainnya.
Dana TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp155,5 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp13,1 triliun, Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta Rp500 miliar, Dana Desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.
Kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah, termasuk memperhatikan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa, yang salah satunya menopang pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
TKD juga diharapkan dapat mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif bagi pembangunan di daerah. Demikian dilansir Antara.
4. Ada Kompleksitas dan Keterbatasan
Pengamat Ekonomi Kusfiardi mengatakan, retorika kebijakan fiskal Sri Mulyani dalam RAPBN 2026 menekankan pemerataan, transparansi, dan keberpihakan pada wilayah tertinggal.
"Secara komunikasi publik, strategi ini efektif untuk menunjukkan peran APBN sebagai instrumen keadilan sosial," katanya, Minggu (7/9/2025).
Namun, lanjutnya, secara substansi terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, angka per kapita bersifat nominal, tidak memperhitungkan disparitas harga dan kualitas belanja.
Kedua, narasi redistribusi tidak otomatis menutup ketimpangan struktural antara pusat dan daerah.
(Feby Novalius)
