RI Dorong Energi Hijau, Bioenergi Dikembangkan Jadi Peluang Usaha
JAKARTA - Bioenergi kian dipandang sebagai salah satu kunci transisi energi nasional. Pemerintah menargetkan pemanfaatan 9 juta ton biomassa pada 2030 untuk mendukung enhanced Nationally Determined Contribution (eNDC) dan mencapai target net zero emission (NZE). Program cofiring biomassa di PLTU pun menjadi salah satu strategi utama pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Hokkop Situngkir menegaskan bahwa biomassa bukan sekadar bahan bakar alternatif, tetapi juga ekosistem ekonomi kerakyatan.
“Bioenergi itu tidak hanya bicara material yang dibakar, tetapi seluruh jejak karbon dari sumber bahan baku hingga pembakaran. Kami memastikan setiap tahun ada peningkatan signifikan pemanfaatan biomassa sesuai peta jalan nasional dalam Permen ESDM 12/2023 dan RUPTL 2025–2034,” ujar Hokkop di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
PLN EPI mencatat realisasi pasokan biomassa untuk cofiring PLTU mencapai 1,6 juta ton pada 2024. Hokkop menyebut peluang usaha biomassa terbuka luas karena melibatkan UMKM, kelompok tani, dan mitra lokal.
“Yang dulunya limbah seperti serbuk gergaji, atau sekam hanya dibakar, sekarang bisa bernilai ekonomi. Ini bukan hanya energi bersih, tapi juga pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Namun, dia mengakui tantangan utama masih ada pada kestabilan pasokan, kesenjangan kapasitas pengolahan, hingga harmonisasi kebijakan. “Industri bioenergi kita belum sepenuhnya terbentuk. Padahal banyak limbah industri yang belum dimanfaatkan. Ke depan, konsep sub-hub, hub, dan main hub bisa menjamin kualitas sekaligus memfasilitasi produksi biomassa secara berkelanjutan,” katanya.
Kementerian ESDM mencatat, Sejalan dengan arah kebijakan nasional, pengembangan biomassa menjadi salah satu program prioritas menuju swasembada energi. Berbeda dengan energi terbarukan lain, bioenergi membutuhkan usaha berkelanjutan karena berbasis lahan dan sumber daya hayati. Biomassa dapat dimanfaatkan untuk cofiring di pembangkit, pemakaian langsung, hingga bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) sebagaimana praktik di sejumlah negara lain.
