Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
Dengan pemberlakuan kesepakatan tersebut, komoditas utama ekspor Indonesia seperti minyak sawit, kopi, tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur diproyeksikan akan mengalami peningkatan.
Selain itu, IEU-CEPA juga akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produk-produk berteknologi tinggi, termasuk ponsel pintar dan peralatan telekomunikasi, sehingga mendorong diversifikasi ekspor dan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global. Perjanjian ini akan dimulai per 1 Januari 2027.
Terkait fasilitasi perdagangan, kedua pihak akan memperkuat kerja sama melalui penyederhanaan prosedur ekspor-impor, dan kolaborasi yang lebih erat antara otoritas pabean.
“Merupakan kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini hari ini bersama Menteri Airlangga, juga seluruh Duta Besar Uni Eropa dan tim negosiasi Indonesia yang sangat tangguh, kuat, dan dinamis pada seremoni bersejarah ini. Saya ingin memulai dengan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Menteri Airlangga, karena dedikasi pribadi, keterlibatan yang konstruktif, dan kepemimpinan politik yang kuat, merupakan kunci dan berperan penting dalam membawa kita ke momen yang sungguh bersejarah ini,” ungkap Komisioner Uni Eropa Maroš.
Dalam hal investasi, Uni Eropa sendiri merupakan salah satu negara dengan investasi tertinggi di Indonesia dengan kontribusi signifikan di sektor-sektor utama seperti bahan kimia dan farmasi, jasa, perumahan dan kawasan industri, perhotelan, perdagangan dan reparasi, serta industri makanan.
Kesepakatan IEU-CEPA akan memberikan kepastian regulasi yang lebih besar, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat integrasi Indonesia ke dalam rantai pasokan global.
Selain mampu mendorong penciptaan pasar baru bagi perdagangan Indonesia, inovasi utama yang terdapat dalam kesepakatan IEU-CEPA yakni terkait perdagangan digital. Hal tersebut juga menjadi fitur perintis yang selaras dengan tren global dan inisiatif regional Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang diinsiasi dalam kepemimpinan Indonesia pada ASEAN 2023 lalu.
Hal ini juga akan memposisikan Indonesia untuk kian berkembang dalam bidang ekonomi digital di masa mendatang, baik di tingkat regional maupun global.
Dengan berbagai fitur komprehensif dalam Kesepakatan IEU-CEPA tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan akan meningkat signifikan hingga 60% dalam awal implementasi IEU–CEPA. Pertumbuhan tersebut akan disertai dengan proyeksi peningkatan pendapatan nasional sebesar USD2,8 miliar, penciptaan lapangan kerja baru, dan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara umum.
Implementasi IUE-CEPA tersebut juga akan memberikan dampak kepada 5 juta tenaga kerja di Indonesia yang berkaitan dengan sektor padat karya.
Implementasi IEU-CEPA juga selaras dengan Program Paket Ekonomi Indonesia pada semester ke-2 tahun ini terkait dengan upaya mendorong peningkatan jumlah lapangan kerja.
Pemerintah tidak hanya berupaya memastikan kerja sama perdagangan dan investasi berkontribusi pada pertumbuhan inklusif yang saling menguntungkan, melainkan juga merevitalisasi sektor pariwisata dan industri padat karya, memberikan keringanan fiskal dan administratif bagi UMKM, serta memperkuat daya beli masyarakat dengan insentif, subsidi, dan langkah-langkah perlindungan sosial.
Ke depan, Pemerintah Indonesia akan terus melakukan upaya deregulasi dan reformasi kebijakan sejalan dengan peluang akses pasar yang lebih luas yang muncul dari implementasi IEU–CEPA serta bonus demografi Indonesia.
Pendekatan tersebut juga diharapkan akan semakin mendukung peningkatan daya saing nasional.
“Dengan penandatanganan dan pengumuman bersama atas kesimpulan substantif negosiasi CEPA, dimulailah era baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Kerja sama ini merupakan kolaborasi antara 723 juta orang dari kedua negara dengan nilai lebih dari USD21 triliun,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Duta Besar Indonesia Untuk Brussels dan Uni Eropa, Duta Besar Uni Eropa Untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, 21 Duta Besar Negara Anggota Uni Eropa, serta perwakilan Pejabat Tinggi dari sejumlah Kementerian/Lembaga terkait.
(Taufik Fajar)
