Menteri dan wakil menteri tak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris. (Foto: Okezone.com/Freepik)
Legislator Gerindra mengklaim bahwa dibahasnya RUU BUMN ini sebagai respons DPR dan pemerintah terhadap banyaknya masukan dari masyarakat atas disahkannya UU BUMN sebelumnya.
"Untuk itulah minggu ini kita sepakat dengan pemerintah langsung mengadakan revisi. Kita harapkan revisi ini bisa segera kita putuskan sebelum masa sidang ini selesai. Dan intinya apa? Aspirasi masyarakat kita tampung dan kita masukkan," pungkasnya.
(Feby Novalius)