Pembiayaan Danantara Diharapkan Bisa Atasi Krisis Sampah
JAKARTA – Sampah menjadi salah satu persoalan yang saat ini dialami Indonesia. Makin bertambahnya volume hampir di seluruh daerah membuat Indonesia dapat dikategorikan darurat sampah.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, ada dua aspek yang dirasa menjadi kendala menyoal sampah yakni keterbatasan ketersediaan lahan pembuangan dan kedua adalah berdampak buruk pada kesehatan.
“Bila terus dibangun tempat pembuangan akhir (TPA) maka jadi perhatian adalah apakah daerah masih punya banyak lahan? Kemudian lagi munculnya masalah kesehatan ke masyarakat sebab keberadaan TPA,” ujar Fabby di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Oleh sebab itu inovasi pengolahan sampah menjadi sumber energi (waste to energy) dianggap sudah baik dan tepat agar segera dilaksanakan, kata Fabby. Apalagi, lanjutnya, program ini telah diinisiasi sejak pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, Fabby mengemukakan, implementasi pengolahan sampah menjadi energi memerlukan pembiayaan besar. Untuk itu dukungan subsidi pendanaan dari pemerintah perlu ada.
“Dalam waste to energy sebab perlu dipikirkan sisi dari mulai pengolahan sampah tersebut hingga jadi energi lalu siapa yang berminat untuk membelinya, mengambilnya. Dari hulu ke hilir inilah yang memerlukan biaya besar,” ucap Fabby.
Fabby menuturkan, rencana kebijakan pemerintah saat ini dengan menggerakkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menstimulus pembiayaan waste to energy dapat jadi solusi. Dengan begitu, ungkap Fabby, pengawasan terhadap pelaksanaan program waste to energy jadi lebih sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya.
“Sedangkan prospek penerapan pengolahan sampah jadi sumber energi di kota-kota di Indonesia rasanya cukup potensial dan siap melaksanakannya,” kata Fabby.
Sebelumnya, BPI Danantara disebut berperan dalam pembiayaan proyek waste to energy.
Dengan fungsi koordinatif ini, praktisi pengelolaan sampah, Bijaksana Junerosano menilai Danantara dapat menyatukan pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta agar pelaksanaan program berjalan sistematis, transparan, dan berkelanjutan.
Peran tersebut penting untuk memastikan proyek waste to energy tidak terhambat oleh kendala pembiayaan, pasokan sampah, maupun risiko pencemaran. Jika koordinasi ini konsisten, program diyakini bisa membantu Indonesia mengatasi krisis sampah sekaligus mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission 2060.
(Taufik Fajar)
