Ditanya soal Fiscal Dominance, Ini Penjelasan Purbaya
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran pasar mengenai risiko fiscal dominance atau dominasi fiskal, yang merujuk pada kondisi di mana kebijakan moneter bank sentral didikte oleh kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Purbaya menjamin adanya sinergi yang sangat kuat antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia khususnya Bos BI Perry Warjiyo.
"Fiscal-fiscal, moneter-moneter, kita akan fokus ke wewenang kita masing-masing yang jelas tujuannya sama. Ya, menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat dan membuat kita semua makmur," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Purbaya mengakui bahwa di masa lalu, pertumbuhan ekonomi sempat melambat karena adanya ketidaksinkronan kebijakan.
"Kadang-kadang yang rem pemerintah, kadang-kadang bank sentral. Sekarang udah satu pikiran, kita ingin memajukan ekonomi bareng-bareng," tegasnya.
Untuk memperkuat sinergi ini, Purbaya menyatakan akan ada pertemuan rutin dengan Bank Sentral. Ia secara santai menceritakan kedekatannya dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, yang sudah terjalin lebih dari 20 tahun.
"Pak Perry tuh sama saya udah lama, temananya udah 20 tahun lebih lah, kenal baik. Dia researcher, saya researcher juga dulu. Kalau diskusi kadang-kadang di WC tuh. Ketawa Ya gitu lah, kadang-kadang gitu," cerita Purbaya, sembari tertawa.
"Bingung kan lu? Kalau abis rapat, abis di symposium, disana ngepikir gimana-gimana, disitulah. Kadang-kadang di seminar gitu," imbuhnya.
Purbaya menjelaskan bahwa diskusi informal, bahkan di tempat tak terduga seperti toilet saat jeda rapat atau simposium, menunjukkan tingkat kedekatan personal yang akan memastikan kebijakan ke depan berjalan sangat sinkron.
"Jadi kami dengan bank sentral dekat dan kebijakannya akan amat sinkron ke depan. Kita akan menjalankan kebijakan kita masing-masing secara optimal dalam ruang wewenang yang kita punya masing-masing," pungkasnya.
Adapun Fiscal dominance adalah situasi di mana bank sentral (otoritas moneter) dipaksa atau terdorong untuk mengutamakan kepentingan pembiayaan anggaran pemerintah (otoritas fiskal) daripada menjalankan tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas harga (inflasi).
Dalam kondisi fiscal dominance, bank sentral biasanya terpaksa membeli utang pemerintah dalam jumlah besar, yang dapat menyebabkan uang beredar meningkat drastis dan berujung pada inflasi tinggi.
Purbaya berusaha menepis anggapan ini dengan menjamin bahwa BI dan Kemenkeu akan menjalankan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi
(Taufik Fajar)
