Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan badan usaha swasta mulai mengirimkan data untuk rencana kuota kebutuhan impor BBM pada tahun depan.
"Kami juga sudah memulai melakukan persiapan untuk membahas juga tahun 2026, badan usaha swasta juga sudah mulai mengirimkan data untuk rencana yang dilakukan tahun 2026," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman.
Laode menambahkan Kementerian ESDM mengapresiasi kepada para badan usaha swasta yang telah mengirimkan data. "Yang mana data ini nanti akan kita manfaatkan untuk penetapan lebih lanjut kuota impor BBM di tahun 2026," katanya.
Dia mengatakan dengan adanya langkah tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang sama seperti tahun 2025 di tahun depan.
PT Pertamina Patra Niaga buka suara soal SPBU swasta seperti Shell, Vivo dan BP batal membeli BBM Pertamina. Padahal BBM tersebut sudah diimpor untuk mengatasi kelangkaan di SPBU swasta.
Satu alasan para SPBU swasta belum bisa membeli stok BBM Pertamina lantaran kandungan etanol yang terdapat dalam base fuel milik Pertamina. Kandungan etanol tersebut yang dinilai menjadi kendala oleh SPBU swasta.
Menanggapi isu kandungan etanol dalam produk BBM, Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa hal ini merupakan praktik yang lazim di kalangan perusahaan migas dan berlaku secara internasional.
"Penggunaan BBM dengan campuran etanol hingga 10% telah menjadi best practice di banyak negara seperti di Amerika, Brazil, bahkan negara tetangga seperti Thailand, sebagai bagian dari upaya mendorong energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon,” kata Roberth di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.
Terkait kolaborasi dengan badan usaha swasta, Pertamina Patra Niaga juga menekankan pentingnya ruang negosiasi yang saling menghormati prosedur internal masing-masing pihak. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan energi nasional secara menyeluruh demi masyarakat.