Sementara itu, dirinya berharap antisipasi terkait situasi ketersediaan BBM non-subsidi di SPBU swasta pada tahun 2026 dapat lebih baik.
"Setidaknya kondisinya kita harapkan pada tahun depan itu sudah bisa lebih tepat strateginya, dan itu sudah dipastikan Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman, dalam tahun depan itu antisipasi terhadap situasi ini bisa jauh lebih baik" ujar Todotua dilansir Antara.
Menurut dia, bagi para pelaku usaha yang penting adalah adanya kepastian kebijakannya nanti seperti apa. Situasionalnya pada tahun ini memang ada pergerakan dan tadi juga sudah diyakini dari Dirjen Migas bahwa memang hal ini sedang diramu, sehingga strateginya di tahun 2026 dipastikan lebih baik.
Selama ini, kata Todotua, sebenarnya bisnis penjualan BBM non-subsidi oleh SPBU swasta sudah berjalan puluhan tahun, tetapi memang pada tahun ini ada pergerakan peralihan konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke non-subsidi sehingga ada penyesuaian juga dalam kebijakan di pemerintah.
Kementerian Investasi melihat ada suatu kepastian yang nanti akan bisa disampaikan kepada para pelaku usaha, ke depannya atau setidaknya tahun depan sudah lebih baik.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM mengungkapkan badan usaha swasta mulai mengirimkan data untuk rencana kuota kebutuhan impor BBM pada tahun depan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman Laode mengatakan, pihaknya mengapresiasi badan usaha swasta yang telah mengirimkan data.
Dia mengatakan dengan adanya langkah tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang sama seperti tahun 2025 pada tahun depan.
(Dani Jumadil Akhir)