"Jadi ya dengan itu memang memerlukan human capital yang baik. Tapi memang selalu prioritasnya sama, kita cari putra-putri bangsa yang terbaik, kemudian kita cari juga diaspora, dan kalau misalnya tidak ada diaspora baru international people," kata Pandu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan ekspatriat atau warga negara asing (WNA) bisa memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan itu setelah ada pengubahan aturan.
Pengubahan peraturan tersebut bertujuan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN.
"Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami," kata Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes.
Warga Asing Bisa Jadi Bos
Selain itu, Prabowo menegaskan tentang arah kebijakan rasionalisasi terhadap BUMN. Ia menginstrukaikan Danantara untuk melakukan pemangkasan BUMN agar jumlahnya lebih rasional.
"Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional," kata Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah.
Baca selengkapnya: Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
(Taufik Fajar)