APPSI pun mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PD Pasar Jaya untuk meninjau ulang kebijakan CMS dan PHP. Para pedagang menekankan perlunya transparansi dalam penetapan tarif, serta meminta perbaikan infrastruktur pasar dilakukan secara bertahap dan merata, dengan melibatkan perwakilan pedagang dalam setiap proses perencanaan.
APPSI juga mendesak agar pemerintah daerah menyusun kebijakan yang berpihak pada pedagang pasar rakyat atau pasar tradisional, termasuk keterlibatan langsung asosiasi pedagang—dalam hal ini APPSI—dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan kebijakan pasar.
Dengan penegasan sikap ini, para pedagang berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas, sehingga setiap kebijakan pasar dapat mencerminkan kondisi riil pedagang serta menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil yang bertumpu pada pasar tradisional.