Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan telah menurunkan tim khusus untuk melakukan evaluasi langsung terkait tingginya harga beras di wilayah Indonesia Timur, .
“Zona 3, betul. Kami sudah turunkan tim, hari ini berangkat ke titik-titik yang harga tinggi. Kami berangkatkan tim, langsung turun,” ujar Amran saat ditemui usai acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan, Selasa (21/10/2025).
Amran menjelaskan, secara nasional harga beras sebenarnya telah menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah. Dari total 514 kabupaten di Indonesia, hanya tersisa sekitar 20 kabupaten yang masih mencatat harga beras tinggi.
“Terakhir kita pantau 59 kabupaten, dan paling terakhir kemarin itu tinggal 20 kabupaten,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai penyebab utama tingginya harga beras di Indonesia Timur adalah masalah distribusi. Ia menegaskan, meskipun harga beras secara nasional relatif stabil, sejumlah daerah terpencil seperti Papua masih menghadapi kendala pasokan yang berdampak pada harga di tingkat konsumen.
“Pada prinsipnya kemarin kami sudah rapat dengan Pak Mentan. Secara nasional harga relatif stabil, tapi di daerah tertentu seperti Papua distribusinya agak susah. Jadi itu yang membuat harga di sana masih tinggi,” ujar Budi.
Budi menambahkan, harga beras di wilayah barat seperti Sumatera dan Jawa saat ini berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun karena perhitungan rata-rata nasional mencakup seluruh wilayah, maka kondisi di Indonesia Timur turut memengaruhi angka keseluruhan.
"Kalau kita lihat yang barat ya, Sumatera, Jawa kan semua di bawah HET. Cuma karena ini harga rata-rata nasional, yang sebelah timur ada sedikit distribusinya harus kita beresin. Tapi harga stabil semua," ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pertanian akan menggelar operasi pasar di sejumlah wilayah timur untuk menstabilkan harga dan memperlancar distribusi.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras yang bertugas mengawasi jalur distribusi dan memastikan ketersediaan stok di lapangan.
“Kita bersama-sama membantu pengawasan distribusinya,” pungkas Budi.
(Taufik Fajar)
