JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja mengungkapkan telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi. Hal ini pun akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional (UMR) dari masing-masing daerah.
Dengan basis KHL di masing-masing daerah itu maka kenaikan UMR di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antar daerah.
"Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah," ungkap Yassierly, Rabu (3/12/2025).
Saat ditanya kapan rumusan UMR akan diumumkan, Menaker Yassierly meminta wartawan bersabar.
"Tunggu saja," ujarnya.
Sementara itu, Menaker Yassierly resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Federasi Serikat Pekerja (FSP) Parekraf KSPSI 2025. Menaker mengajak semua serikat pekerja atau serikat buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Dirinya mengingatkan ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia. Sebanyak 60% di antaranya bekerja di sektor informal.
"Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak," tutur Yassierly.
Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.
Di sisi lain, Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa Menaker Yassierly punya style berbeda dengan menaker-menaker sebelumnya.
"Beliau berbasis pengetahuan sehingga setiap kebijakan yang diambil punya dasar yang kuat," tutur Jumhur.
Rapimnas 2025 FSP Parekraf itu dihadiri oleh 150 peserta dari 15 provinsi. Tampak hadir dalam pembukaan Rapimnas itu Ketua Umum PARSI Anwar Fuadi didampingi artis Krisna Murti, pimpinan serikat-serikat pekerja/buruh, dan para undangan lainnya.
(Feby Novalius)