5 Fakta Purbaya Tolak Usulan Alihkan Dana MBG untuk Bencana Sumatera
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan memindahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan bencana Sumatera. Menurut Purbaya, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.
Anggaran sebesar Rp60 triliun, kata Purbaya masih cukup, sehingga tidak perlu mengalihkan dana MBG. Hal ini menanggapi permintaan anggota DPR RI agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pasca-bencana Sumatera.
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Purbaya tolak usulan alihkan dana MBG untuk bencana Sumatera, Jakarta, Minggu (28/12/2025).
1. Anggaran Bencana Rp60 Triliun
Purbaya menegaskan, anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi. Dengan demikian tidak perlu mengalihkan dana program MBG.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.
"Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan," kata Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.
Dikatakan Purbaya, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pasca-banjir bandang baru mencapai sekitar Rp51 triliun.
Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana.
2. Tidak Ganggu Program MBG
Purbaya menyatakan tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran yang ada.
"Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program) MBG-nya," katanya.
3. Usulan Anggota DPR
Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan pengalihan sebagian anggaran MBG untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai pendistribusian MBG di masa libur sekolah berisiko tidak efektif sehingga dananya lebih mendesak untuk dialokasikan pada pemulihan gizi pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana.
4. Sikap Badan Gizi Nasional (BGN)
Menanggapi usulan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keputusan perubahan peruntukan anggaran merupakan kewenangan penuh Presiden dan Kementerian Keuangan.
Meski terdapat dorongan pengalihan dana untuk keadaan darurat, BGN saat ini tetap menjalankan skema program MBG selama masa libur dengan mengirimkan paket makanan langsung ke rumah siswa guna memastikan target serapan anggaran tetap terpenuhi sesuai rencana awal.
5. Realisasi Anggaran MBG
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi anggaran program MBG mencapai Rp52,9 triliun per 15 Desember 2025. Angka ini setara 74,6 persen dari total pagu anggaran yang disediakan dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hal ini menunjukkan progres signifikan program tersebut menjelang penutupan tahun anggaran.
"MBG sampai dengan 15 Desember 2025 sudah Rp52,9 triliun, atau 74,6 persen dari anggaran di APBN Rp71 triliun," kata Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).
Selain dari sisi anggaran, Suahasil memaparkan detail jangkauan program yang telah dirasakan oleh puluhan juta masyarakat.
Rinciannya, saat ini telah menjangkau 50,7 juta orang, dari total target sebanyak 82,9 juta penerima, penyaluran dilakukan melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, dan program ini juga memberikan dampak ekonomi langsung dengan menyerap sebanyak 741.985 pekerja.
(Dani Jumadil Akhir)
