Prabowo Setuju Penambahan Renovasi Rumah hingga 2 Juta Unit di 2026
"Mengambil contoh dari banyak negara memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga, tanah di tempat lain, ijin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain," ujarnya.
Ia menambahkan, lembaga tersebut nantinya akan mengkonsolidasikan seluruh kebutuhan percepatan pembangunan perumahan.
"Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan," lanjutnya.
Terkait target pembentukan lembaga tersebut, Fahri mengatakan proses koordinasi lintas kementerian baik dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bahkan juga dengan BPI Danantara telah berjalan dan diharapkan segera rampung.
"Kami sudah koordinasi dengan Menpan dan Mensesneg dan mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun itu sudah kita sahkan. Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara," kata Fahri.
Ia menegaskan seluruh rencana tersebut akan diatur dalam regulasi pembentukan badan khusus percepatan pembangunan rumah rakyat.
"Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
