Perketat Aturan Free Float, OJK Rilis Sederet Program Strategis Pasar Modal 2026
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan pembenahan kualitas emiten sebagai prioritas utama dalam peta jalan pasar modal tahun 2026. Fokus utama otoritas kini tertuju pada penyempurnaan kebijakan saham publik atau free float, termasuk rencana penerapan skema continuous free float guna memastikan likuiditas pasar yang lebih sehat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menjelaskan bahwa langkah ini diambil seiring dengan penantian pasar terhadap metodologi perhitungan free float yang lebih komprehensif dari MSCI. Selain free float, OJK juga akan memperketat kebijakan mengenai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) serta memperjelas aturan mekanisme keluar bursa (exit policy).
"Transparansi ultimate beneficial owner diperlukan untuk membatasi transaksi yang tidak wajar dan mengurangi keraguan investor," tegas Mahendra dalam pembukaan hari pertama pasar modal 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Mahendra menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode implementasi kebijakan kunci untuk memperdalam pasar keuangan nasional. OJK berkomitmen menciptakan ekosistem yang tidak hanya unggul dari sisi valuasi, tetapi juga kuat secara tata kelola.
"Pada tahun 2026 ini, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mengimplementasikan berbagai program strategis untuk penguatan pasar modal," ujar Mahendra.
Selain penguatan kualitas emiten lewat aturan free float, OJK telah menyiapkan tiga pilar strategis lainnya seperti setelah penguatan struktur pasar dinilai hampir rampung, OJK akan bergerak lebih agresif untuk menarik partisipasi investor domestik maupun asing.
OJK memperkuat aspek market conduct dan pengawasan ketat terhadap financial influencer (finfluencer) yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi investor ritel di media sosial.
Selain itu, mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara dengan growth story berkelanjutan, serta memperkuat manajemen risiko TI. OJK tidak segan mengenakan sanksi berat hingga pencabutan izin bagi pelanggaran serius terkait tata kelola dan TI.
Rangkaian program ini diharapkan mampu menjadikan pasar modal Indonesia sebagai magnet bagi modal global, sekaligus membangun pasar yang lebih inklusif dan resilien di tengah dinamika ekonomi dunia.
(Taufik Fajar)
