UU APBN 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober lalu ini juga menetapkan dana SAL sebagai instrumen penyelamat jika terjadi guncangan ekonomi.
Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa SAL dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi jika pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik mengalami krisis, dengan catatan telah mendapatkan persetujuan DPR.
“Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya,” tulis aturan tersebut.
Mandat baru ini dipandang sebagai upaya Menkeu Purbaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ke level 6 persen.
Purbaya menegaskan bahwa perluasan wewenang fiskal ini akan dilakukan melalui sinkronisasi yang erat dengan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.
“Terus kami sinkronkan kebijakan moneter lebih baik, dengan moneter ya, bukan saya intervensi, kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral," tegas Purbaya.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan nilai tukar maupun fluktuasi pasar modal, guna memastikan ekonomi tetap tumbuh di tengah tantangan global.