Thomas Djiwandono Jadi Calon Deputi Gubernur BI: Diusulkan Prabowo, Didukung Purbaya
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI). Usulan Prabowo ini pun didukung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Thomas Djiwandono masuk bursa calon deputi gubernur BI tidak sendirian. Dalam Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima Komisi XI DPR pada Senin 19 Januari 2026, nama lainnya yang masuk bursa calon deputi gubernur BI yang diusulkan Prabowo adalah Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin Juhro dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui, Presiden Prabowo telah mengajukan tiga calon deputi gubernur Bank Indonesia untuk melakukan uji kompetensi atau fit and proper test, setelah salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung mengundurkan diri.
“Jadi berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur, yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Purbaya Dukung Thomas Djiwandono Jadi Calon Deputi Gubernur BI
Rencana ini pun telah didukung Purbaya. Dia menilai perpindahan tersebut akan memberikan perspektif yang lebih luas bagi Thomas, mengingat latar belakangnya saat ini yang berada di sektor fiskal.
"Tanggapan saya gimana? Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Udah di fiskal sekarang, kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung," ujar Purbaya usai menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pertukaran Posisi
Purbaya juga mengonfirmasi adanya kemungkinan pertukaran posisi (switch) antara Thomas Djiwandono dengan Juda Agung, yang dikabarkan akan masuk ke lingkungan pemerintahan. Purbaya bahkan berencana segera menemui Juda Agung untuk mendiskusikan langkah ke depan.
"Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Juda, mungkin besok kali. Saya mau lihat niatnya dia apa sih. Kayaknya switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu," tambahnya.
Menanggapi seloroh awak media mengenai kunjungan-kunjungan Thomas ke BI sebelumnya, Purbaya menjawab dengan nada bercanda namun penuh makna.
"Disuruh ngintip-ngintip, di BI ada apa sih? Kan udah ngintip dua kali cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup saya pikir," selorohnya.
Purbaya Jawab Independensi BI
Purbaya menepis kekhawatiran bahwa masuknya unsur pemerintah ke bank sentral akan menggerus independensi BI.
Menurutnya, pertukaran ini adalah hal yang seimbang dan tidak ada hubungannya dengan intervensi kebijakan. Selama pengambilan keputusan tetap dipisahkan antara fiskal dan moneter, maka independensi lembaga akan tetap aman.
"Nggak ada yang aneh, kalau independensi nggak ada hubungannya. Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada, jadi BI independen kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen. Tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat," tegas Purbaya.
Purbaya juga menekankan bahwa begitu seseorang masuk menjadi pejabat BI, secara otomatis mereka harus bersikap independen sesuai undang-undang yang berlaku.
Purbaya menegaskan, meski terjadi rotasi pejabat antarlembaga, mekanisme pengambilan kebijakan moneter di bank sentral akan tetap berjalan secara otonom tanpa intervensi pemerintah.
“(Saya khawatir) jika Pak Juda Agung masuk ke posisi saya, mungkin orang dari Pak Perry (Gubernur BI) akan berusaha menekan saya di dalam. Tetapi, pertukaran ini seimbang, dan tidak ada yang aneh. Independensi BI tidak terganggu oleh hal ini,” jelas Purbaya.
Meski belum mengonfirmasi secara detail mengenai posisi pasti Juda Agung di Kemenkeu, Purbaya mengakui adanya rencana pertemuan dalam waktu dekat untuk membahas langkah tersebut lebih lanjut. "(Juda Agung gantikan Thomas) kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Saya akan bertemu dengan Bapak Juda Agung mungkin besok kali," tegasnya.
Purbaya menambahkan bahwa selama ini koordinasi antara fiskal dan moneter telah terjalin dengan sangat baik di bawah payung Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, independensi kedua lembaga justru menjadi modal untuk menciptakan kebijakan yang saling menguatkan bagi ekonomi nasional.
“Kami di KSSK, meskipun masing-masing independen, tetap memastikan kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ungkapnya.
Purbaya menjelaskan bahwa indikator hilangnya independensi bank sentral baru terjadi apabila pemerintah secara aktif melakukan campur tangan dalam rapat pengambilan keputusan suku bunga.
Dia menegaskan pemerintah selalu menghormati batasan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.
“Kalau itu dilakukan, barulah tampak bahwa BI tidak independen. Tapi, ini bukanlah kasusnya,” tandas Purbaya.
Isu Spekulasi Rupiah Melemah
Di sisi lain, Purbaya tidak menampik adanya unsur spekulasi di pasar valuta asing yang membebani Rupiah saat ini. Rupiah ditutup melemah ke level Rp16.955 per dolar AS
Salah satu pemicunya adalah kekhawatiran pasar terhadap isu independensi Bank Indonesia menyusul rencana kepindahan Thomas Djiwandono ke bank sentral.
Namun, Purbaya optimistis pasar akan segera menyadari bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar.
"Jadi ini mungkin sebagian spekulasi. Ketika Thomas akan ke sana (jabatan Deputi Gubernur BI), wah, orang spekulasi dia independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi Rupiah," tegasnya.
Purbaya meyakini fundamental ekonomi Indonesia tetap solid untuk menopang nilai tukar dalam jangka panjang. Dia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi guna mengakselerasi pertumbuhan nasional.
"Karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat," pungkas Purbaya.
DPR Siap Gelar Uji Kelayakan
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) pada hari ini, yang kemudian ditindaklanjuti dalam pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
“Besok, Komisi XI akan mengadakan rapat internal untuk menetapkan jadwal uji kelayakan bagi calon-calon Deputi Gubernur BI,” ujar Misbakhun.
Sebagai langkah prosedural berikutnya, Komisi XI akan segera menyusun agenda untuk menguji kompetensi dan visi-misi dari ketiga kandidat tersebut melalui proses seleksi yang ketat.
Penetapan jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ini menjadi krusial mengingat profil ketiga kandidat yang memiliki latar belakang yang sangat solid.
Thomas Djiwandono membawa pengalaman dari sisi kebijakan fiskal setelah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak pertengahan 2024 dan kembali dipercaya dalam Kabinet Merah Putih.
Sementara itu, Solikin Juhro merupakan pakar kebijakan moneter yang telah mengabdi di BI sejak 1994 dengan pengalaman strategis di berbagai departemen ekonomi.
Di sisi lain, Dicky Kartikoyono yang memulai karier pada 1995 juga memiliki rekam jejak internasional yang mumpuni, termasuk pengalaman memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London.
BI Konfirmasi Pengunduran Diri Juda Agung dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa Deputi Gubernur BI Juda Agung telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya. Langkah ini menandai terjadinya transisi kepemimpinan di tubuh bank sentral pada awal tahun 2026.
"Kami mengkonfirmasi bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Juda Agung, telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden RI, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2026," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya.
Terkait kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung, Bank Indonesia memastikan bahwa proses pengisian jabatan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Gubernur BI telah memberikan rekomendasi nama calon kepada Presiden untuk kemudian diproses lebih lanjut melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Atas kekosongan jabatan Deputi Gubernur tersebut maka Gubernur Bank Indonesia telah merekomendasikan calon kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden mengusulkan dan mengangkat Deputi Gubernur terpilih sebagaimana persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat," tambah Ramdan merujuk pada regulasi dalam Pasal 41, 48, dan 50 UU BI.
(Dani Jumadil Akhir)
