Purbaya Kejar Aturan Layer Cukai Rokok Baru Secepatnya
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukukan perubahan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pemerintah kini tengah mematangkan skema penambahan lapisan (layer) baru cukai rokok yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi produk tembakau.
Meski rincian teknis per lapisan belum dibuka ke publik, Purbaya menegaskan bahwa proses diskusi internal di kementeriannya sedang berlangsung secara intensif.
"Belum, masih didiskusikan. Kita buat cepat secepat mungkin lah," ujar Purbaya saat ditemui usai rapat di Gedung DPR, Senin (19/1/2026).
Terkait tenggat waktu implementasi, Purbaya menargetkan kebijakan ini dapat diputuskan pada pekan ini. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut tidak bisa langsung diterapkan karena harus melewati tahap konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan mekanisme undang-undang.
"Implementasi minggu ini mungkin nggak sih. Tapi minggu ini putuskan. Nanti kan kalau nggak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Nanti saya tergantung DPR-nya, DPR punya waktu apa nggak," tambahnya.
Rencana penambahan atau penataan ulang layer cukai rokok ini menjadi perhatian publik karena dampaknya yang luas terhadap industri hasil tembakau (IHT).
Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan pelaku pasar dan pengamat kebijakan publik, terdapat dua isu utama yang melatarbelakangi kebijakan ini.
Selama beberapa tahun terakhir, terdapat dorongan untuk menyederhanakan jumlah layer cukai guna menutup celah bagi produsen rokok besar yang memanfaatkan tarif di layer bawah (rokok murah) untuk menghindari pajak yang lebih tinggi.
Dengan target pertumbuhan ekonomi yang agresif, pemerintah berupaya mencari sumber penerimaan stabil, di mana CHT merupakan salah satu kontributor terbesar bagi kas negara.
Perubahan layer ini juga kerap memicu perdebatan antara upaya pengendalian kesehatan dan perlindungan terhadap keberlangsungan industri rokok kelas menengah ke bawah serta nasib para petani tembakau.
Keputusan akhir yang akan dibawa ke DPR nantinya diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan fiskal, kesehatan, dan tenaga kerja di sektor IHT.
(Taufik Fajar)
