Disinggung Luhut, Prabowo Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari Tbk!
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencabut izin PT Toba Pulp Lestari Tbk. Toba Pulp Lestari masuk daftar 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pencabutan izin tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait pada Senin, 19 Januari 2026. Rapat dilakukan secara daring dari London, Inggris.
“Ini kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Prasetyo menjelaskan, 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Selain itu, terdapat enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).
Sebelum pemerintah mencabut izin 28 perusahaan termasuk PT Toba Pulp Lestari, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan Luhut sudah menyinggung izin Toba Pulp Lestari. Bahkan, Luhut menolak keberadaan Toba Pulp Lestari.
Luhut menyarankan agar Presiden Prabowo mencabut izin usaha Toba Pulp Lestari karena kerusakan yang ditimbulkan sudah terlalu masif dan merugikan negara.
"Bukan hanya menentang. Saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200.000 hektare tanah di sana? Ya enggak bener lah. Saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita tinggal saja di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat," kata Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Luhut juga menolak PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang telah merusak hutan di Tapanuli, Sumatera Utara.
"Kalau boleh jujur, saya sudah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu," katanya.
Luhut menceritakan alasan menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari. Sebab, banyak keluhan dari masyarakat. "Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena saat mengemban amanah sebagai Menperindag pada era Presiden Gus Dur tahun 2001, saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau," kata Luhut
Menurut Luhut, TPL menjadi penyebab kurangnya hutan di Tapanuli. Hal ini dapat dilihat dari bukti foto-foto satelit. "Kalau diurut nanti, foto satelit kan bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya, kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli, adalah karena TPL ini (Indorayon ini)," ujar Luhut.
Luhut akhirnya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih kembali lahan yang dikelola TPL kepada negara.
"Waktu menghadap Presiden (Prabowo) saya laporkan kepada beliau, bahwa menurut saya, Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing, dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk holtikultura di Humbang Hasundutan, ya sekalian saja Pak, di relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat," papar Luhut.
Dia menyimpulkan saat ini Toba Pulp Lestari sejatinya sudah cukup untuk mengeruk keuntungan dari bumi Tapanuli. Luhut menyatakan operasional perusahaan tersebut tidak benar.
"Jadi, menurut saya, nggak ada gunanya itu lagi Toba Pulp itu. Toba Pulp, sudah cukup itu. Itu kan sebenarnya enggak benar," tegas Luhut.
(Dani Jumadil Akhir)
