"Rasanya tidak serinci itu. Yang akan dilakukan adalah pengaturan strukturnya. Mungkin ada kategori untuk struktur kelembagaan, termasuk alokasi yang diizinkan untuk investor asing," kata Hasan.
Lebih lanjut, Hasan menekankan bahwa sebelum ditetapkan, RPP demutualisasi juga akan melalui proses meaningful participation dengan publik serta konsultasi lanjutan dengan DPR, guna memastikan regulasi yang dihasilkan matang dan dapat diterima seluruh pemangku kepentingan.
"Nanti pada saatnya akan dimintakan meaningful participation kepada publik, lalu konsultasi dengan Parlemen, dan setelah lengkap serta dirasakan final, baru akan diundangkan," pungkasnya.