Lebih lanjut, Hasan menekankan bahwa sebelum ditetapkan, RPP demutualisasi juga akan melalui proses meaningful participation dengan publik serta konsultasi lanjutan dengan DPR, guna memastikan regulasi yang dihasilkan matang dan dapat diterima seluruh pemangku kepentingan.
"Nanti pada saatnya akan dimintakan meaningful participation kepada publik, lalu konsultasi dengan Parlemen, dan setelah lengkap serta dirasakan final, baru akan diundangkan," pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.