Curhat Amran: Pemerintah Kerap Disalahkan saat Harga Pangan Naik
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengeluhkan pemerintah kerap menjadi sasaran kemarahan publik ketika harga pangan mengalami kenaikan. Menurutnya, lonjakan harga di lapangan sering kali dipicu oleh ulah segelintir pengusaha nakal, namun pemerintah yang justru mendapat sorotan.
"Beras tidak boleh naik. Itu ada HET-nya. Berasnya melimpah. Rakyat marah pada Pemerintah, padahal yang melakukan hanya 1-2 orang, yang diserang adalah pemerintah," ungkap Mentan Amran dalam acara Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementan, Jakarta Selatan Jumat (13/2/2026).
Amran menyebut, ketersediaan stok beras nasional saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Per Februari 2026, cadangan beras tercatat mencapai 3,4 juta ton, atau hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata stok pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 1–1,5 juta ton.
"Beras kita stoknya tertinggi sepanjang sejarah. Ini mungkin pertama di bulan Februari stok kita 3,4 juta ton. Tidak ada alasan, yang biasanya 1 juta ton 1,5, sekarang 2 kali lipat dari biasanya," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.
Amran menegaskan akan menindak tegas pengusaha komoditas pangan yang menjual bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Lebaran.
Ia meminta Satgas Pangan dan jajaran Ditkrimsus Polri di seluruh Indonesia bertindak cepat terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga.
"Ini perintah Panglima tertinggi, Bapak Presiden, kemarin kami dipanggil, menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan suci Ramadhan. Tidak boleh ada harga naik. Ikuti aturan. Kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya. Dan bila perlu, beri sanksi berat. Cabut izinnya," tegas Amran.
(Taufik Fajar)
