Catat! Tidak Semua Acara Seni dan Hiburan Kena Pajak, Ini Aturannya
Pengecualian yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) bertujuan agar pemungutan pajak dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Pajak hanya dikenakan pada kegiatan hiburan yang bersifat komersial, sementara kegiatan sosial, budaya, dan layanan masyarakat tetap mendapatkan ruang untuk berkembang tanpa beban pajak yang tidak semestinya.
Melalui pengaturan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya:
● mendorong pelestarian budaya dan kegiatan sosial;
● memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara acara; serta
● menghindari penerapan pajak yang tidak sesuai peruntukannya.
Penting bagi Penyelenggara Acara Memahami Aturannya
Bagi masyarakat maupun penyelenggara acara, memahami ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 penting agar dapat mengetahui sejak awal apakah kegiatan yang diselenggarakan termasuk objek pajak atau justru dikecualikan.
Pemerintah terus berkomitmen memberikan edukasi perpajakan agar masyarakat semakin paham, sekaligus mendukung pengelolaan pajak daerah yang transparan dan berkeadilan.
(Feby Novalius)
