Debt Collector Bisa Penjarakan Nasabah yang Galbay Pinjol?
JAKARTA - Debt collector bisa penjarakan nasabah yang gagal bayar pinjaman online (Galbay pinjol)? Risiko galbay pinjol bisa saja terjadi jika tidak memperhitungkan kemampuan bayar.
Saat ini saja, terdapat 24 perusahaan pinjol dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) di atas 5 persen per November 2025 yang didominasi oleh segmen produktif.
Sementara, total outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp94,85 triliun per November 2025 atau tumbuh 25,45 persen year on year (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 23,86 persen yoy. TWP90 secara industri berada di posisi 4,33 persen per November 2025, memburuk dibanding bulan sebelumnya yang berada di angka 2,76 persen.
Di sisi lain, masyarakat diresahkan dengan praktik penagihan utang lewat debt collector pinjol yang agresif dan kerap mengancaman nasabah. Padahal sudah ada aturan yang jelas dari OJK mengenai penagihan utang.
Tidak sedikit nasabah galbay pinjol ditakut-takutin akan dibawa ke kantor polisi. Lalu benarkah debt collector bisa penjarakan nasabah yang galbay pinjol)?
Apa Itu Galbay Pinjol ?
Galbay pinjol dapat diartikan dimana kondisi seorang nasabah tidak mampu atau tidak bisa membayar dan melunasi pinjaman yang telah dijanjikan dengan perusahaan pinjol.
Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah dikarenakan dapat adanya ancaman dari debt collector. Adapun nasabah juga kerap kali dapat ancaman penyebaran data pribadi maupun menhubungi orang-orang terdekat.
Debt Collector Tidak Dapat Melaporkan ke Polisi
Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal ayat 2, dijelaskan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana penjara atas keputusan pengadilan disebabkan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian utang piutang.
OJK menegaskan regulasi mengenai tata cara penagihan utang piutang oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di mana penagihan hanya dibolehkan melalui interaksi yang wajar dan tidak boleh melalui pihak ketiga di luar peminjam, seperti keluarga atau rekan kerja.
Aturan OJK
Sesuai dengan Peraturan OJK No.10/PJOK.05/2022 bahwa perusahaan pinjol yang berlegalisir hukum memiliki hak untuk menagih utang kepada nasabah pinjol hingga 90 hari. Jika nasabah gagal membayar utang selama tenggat waktu tersebut, perusahaan pinjol sudah tidak dapat menagih nasabah lagi. Namun, hal ini tidak berarti utang pinjol telah lunas.
Meskipun debt collector tidak dapat mengunjungi secara langsung, debt collector dapat melaporkan ke jalur hukum untuk nasabah yang tidak sanggup bayar pinjol.
Selain itu, debt collector juga dapat melaporkan kepada OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK agar nasabah tidak dapat melakukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya.
Menurut Pasal 62 POJK 22/2023, pihak OJK wajib memastikan bahwa debt collector tidak melakukan tindakan yang mengancam atau mempermalukan nasabah di depan umum.
Dalam pasal yang sama dinyatakan bahwa penagihan utang oleh debt collector harus dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu pukul 08.00 hingga 20.00, di luar hari libur nasional. Namun selama mendapat persetujuan nasabah, debt collector diperbolehkan menagih utang di luar jam dan lokasi yang ditetapkan dalam pasal tersebut.
Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk bersikap bijaksana dan sebisa mungkin menghindari pinjol agar tidak terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan di kemudian hari.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
