Aturan PBJT Hiburan Tegaskan Batasan Objek Pajak
Adanya aturan yang jelas tentu memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara acara. Mereka dapat merencanakan kegiatan dengan lebih tenang karena sudah memahami sejak awal apakah acara tersebut termasuk objek pajak atau tidak.
Jika kegiatan bersifat komersial dan memungut bayaran, maka kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika kegiatan murni sosial atau budaya tanpa pungutan biaya, maka tidak perlu khawatir akan dikenakan pajak hiburan.
Kepastian ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan dan supaya pengelolaan pajak daerah berjalan transparan serta akuntabel.
Literasi Pajak Terus Ditingkatkan
Melalui berbagai sosialisasi dan edukasi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong peningkatan literasi pajak daerah di tengah masyarakat. Pemahaman yang baik akan membantu pelaku usaha, komunitas, maupun warga umum dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara tepat.
Pada akhirnya, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Jakarta — mulai dari infrastruktur, layanan publik, hingga berbagai program sosial. Karena itu, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan kota.
(Agustina Wulandari )
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
