Pengelola Dapur MBG Wajib Buat Laporan Keuangan, Transparansi Anggaran Rp85 Triliun
Dengan sistem pelaporan yang lebih modern, transparan, dan mudah diakses, pemerintah berharap pengelolaan anggaran program pemenuhan gizi dapat semakin akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan masa depan generasi Indonesia.
Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK 132/PMK.05/2021 tentang belanja bantuan pemerintah pada kementerian/lembaga.
Peluncuran tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel, seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat program pemenuhan gizi nasional. Saat ini, program pemenuhan gizi menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat yang dilayani oleh sekitar 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
