Cegah Macet Horor, Buffer Zone Siap di Arus Balik Ketapang–Gilimanuk
JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengaturan arus kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dengan mengoptimalkan fungsi buffer zone dan sistem penundaan (delaying system) pada periode arus balik Lebaran 2026.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut evaluasi pelaksanaan arus mudik sebelumnya, yang menunjukkan antrean kendaraan menimbulkan kemacetan hingga sekitar 20 km dari area pelabuhan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan bahwa kesiapan buffer zone menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran arus balik, khususnya pada puncak gelombang kedua yang diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan.
"Kesiapan buffer zone harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengurai antrean kendaraan. Ini menjadi pelajaran penting dari arus mudik kemarin," ujar Aan, Jumat (27/3/2026).
Ia menjelaskan, pengaturan kendaraan dilakukan melalui mekanisme Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) dengan parameter volume to capacity ratio (V/C ratio) maksimal 0,6. Dengan demikian, keputusan operasional di lapangan harus berlangsung cepat dan responsif terhadap kondisi terkini.
Dalam skema yang disiapkan, buffer zone untuk kendaraan roda empat dan bus ditempatkan di kawasan Grand Watudodol dan Kantong Parkir Bulusan. Sementara itu, kendaraan barang diarahkan ke buffer zone Sri Tanjung serta kantong parkir milik PT Pusri dan Pelindo.
Selain penguatan titik penampungan kendaraan, Kemenhub juga mengantisipasi lonjakan dengan menyesuaikan jumlah kapal yang beroperasi. Pada kondisi normal, sebanyak 28 kapal disiapkan, meningkat menjadi 30 kapal saat padat, dan hingga 32 kapal pada kondisi sangat padat. Jumlah kapal bahkan dapat ditambah hingga 35–40 unit jika diperlukan, termasuk dukungan kapal bantuan berkapasitas besar.
Berdasarkan data PT ASDP Indonesia Ferry, hingga periode H+1 sampai H+3 Lebaran, tercatat sebanyak 41.526 kendaraan telah menyeberang ke Bali. Namun, masih terdapat sekitar 114.255 kendaraan atau 73 persen yang belum melakukan penyeberangan. Dengan kondisi tersebut, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+6, yakni 28 Maret 2026.
Aan menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan arus balik tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga koordinasi lintas instansi. Sinergi antara operator pelabuhan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai krusial untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat, aman, dan lancar.
“Koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat agar setiap potensi kepadatan bisa diantisipasi sejak dini,” pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
