Purbaya soal Rupiah Melemah: Itu Urusan BI, Bukan Kemenkeu
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan otoritas penuh atas pengendalian nilai tukar Rupiah berada di tangan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.
Hal ini muncul merespons pelemahan nilai tukar Rupiah yang kian tajam serta adanya wacana pemanggilan dirinya oleh DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Purbaya menyatakan bahwa secara konstitusional, mandat untuk menjaga stabilitas mata uang tidak berada di bawah kementerian yang ia pimpin.
"Belum (bertemu DPR), tapi kalau rupiah itu urusan bank sentral, bukan urusan kementerian keuangan," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Selasa (12/5/2026).
Terkait rencana Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang berniat memanggil otoritas keuangan dan moneter guna meminta penjelasan atas kondisi makro terkini, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk hadir.
Namun, ia menekankan bahwa kapasitasnya dalam urusan nilai tukar cenderung pasif dibandingkan Bank Indonesia.
"Iya kita siap. Kalau saya kan pasif di situ. Harusnya bank sentral saja yang menjelaskan kenapa. Karena tugas bank sentral hanya satu, menentukan undang-undang kan. Menjaga stabilitas, nilai tukar, dan yang lain," tegasnya.
