Dampak Mengerikan Anjloknya Rupiah Bagi Industri Penerbangan, Maskapai Tutup Sejumlah Rute
JAKARTA – Industri penerbangan nasional menghadapi tantangan berat akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut. Kondisi ini memaksa maskapai domestik melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk menutup rute penerbangan yang dinilai tidak lagi menguntungkan secara ekonomi.
Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (Indonesia National Air Carrier Association) Bayu Sutanto menjelaskan terdapat perbedaan signifikan antara margin penerbangan internasional dan domestik di tengah gejolak kurs. Maskapai yang melayani rute luar negeri cenderung lebih aman karena memperoleh pendapatan dalam mata uang asing dari penumpang mancanegara.
Sementara itu, penerbangan domestik justru tertekan karena pendapatan dalam rupiah harus menanggung beban biaya operasional yang mayoritas dipengaruhi dolar AS.
Ketergantungan industri penerbangan terhadap mata uang asing memang sulit dihindari karena hampir seluruh komponen utama operasional menggunakan standar harga global. Fluktuasi kurs ini berdampak langsung pada biaya pemeliharaan hingga pengadaan bahan bakar pesawat di dalam negeri.
“Exposure-nya kurang lebih 80 persen totalnya dalam bentuk dolar AS. Sebagian besar avtur itu 35 sampai 40 persen, maintenance dan suku cadang sekitar 25 persen, sisanya asuransi, pelatihan kru, dan lain-lain,” ujar Bayu kepada iNews Media Group, Jumat (5/6/2026).
Terkait regulasi harga, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 telah mengatur batas biaya tambahan (fuel surcharge) untuk mengimbangi kenaikan harga avtur yang sempat menyentuh Rp26.000 per liter.
Meski regulasi mengizinkan tambahan biaya hingga 50 persen, maskapai tidak selalu menerapkan angka maksimal tersebut. Hal ini karena harga tiket bersifat dinamis mengikuti mekanisme pasar dan daya beli masyarakat, yang kerap disalahpahami publik sebagai komoditas dengan harga tetap seperti kebutuhan pokok.
Untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan keuangan yang berat, manajemen maskapai kini lebih selektif dalam mengoperasikan armada mereka. Prioritas utama saat ini adalah memastikan setiap jam terbang mampu menutupi biaya operasional agar perusahaan tidak terus merugi.
“Industri maskapai sedang dalam kondisi survival mode, jadi yang dikorbankan adalah upaya mengurangi kerugian. Maskapai hanya terbang di rute yang secara ekonomis bisa mencapai break even point (BEP). Artinya ada pengurangan frekuensi dan rute, hanya fokus pada rute-rute yang memiliki BEP bagus,” jelas Bayu.
Kondisi ini diperparah dengan proses pemulihan industri pascapandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya tuntas hingga 2025. Selain kendala rantai pasok global, jumlah pesawat yang siap beroperasi di Indonesia menurun drastis dari sekitar 560 unit sebelum pandemi menjadi sekitar 180 hingga 380 unit yang masih aktif saat ini.
Menghadapi situasi yang semakin pelik, para pelaku industri berharap otoritas terkait segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan kondisi moneter dan meninjau kembali kebijakan fiskal di sektor perhubungan. Revisi aturan tarif dinilai mendesak agar mencerminkan realitas beban biaya yang ditanggung maskapai saat ini.
“Harapan kami terhadap kondisi moneter, termasuk suku bunga, dapat lebih stabil. Dari sisi fiskal, kami meminta revisi Tarif Batas Atas (TBA) segera diberlakukan dengan mengikuti variabel utama operasi penerbangan, yaitu harga avtur dan kurs dolar AS,” tegasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
