Bahlil: Saya Menteri yang Tidak Suka Impor
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sebagai Menteri yang tidak menyukai skema impor untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri.
Sebab Bahlil menyebut, dibalik praktik tersebut terdapat celah korupsi yang bakal timbul di kemudian hari. Praktik rente atau pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu itu menjadi hal yang sulit terhindarkan dibalik skema impor.
"Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor, aku jujur sajalah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Ini yang membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh para penegak hukum," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, peningkatan produksi dalam negeri dan bauran energi menjadi kunci utama memutus praktik impor yang selama ini dilakukan, dan tidak sedikit yang berakhir pada kasus hukum.
Bahlil juga mengakui bahwa kapasitas produksi dengan permintaan konsumsi memang belum seimbang. Kebutuhan bensin nasional terus meningkat dari 32,9 juta kiloliter pada 2021 menjadi 42,1 juta kiloliter pada 2030. Namun, produksi dalam negeri relatif stagnan di kisaran 14,2 juta kiloliter per tahun, sehingga kenaikan kebutuhan harus ditutup melalui impor.
Pada 2021, produksi bensin domestik mencapai 14,59 juta kiloliter, sementara impor sebesar 18,31 juta kiloliter. Memasuki 2025, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter, dengan produksi hanya 14,27 juta kiloliter dan impor meningkat menjadi 23,03 juta kiloliter.
Tren ini berlanjut hingga 2030, ketika impor diproyeksikan mencapai 27,83 juta kiloliter, hampir dua kali lipat dibandingkan produksi domestik yang tetap sekitar 14,27 juta kiloliter. Upaya pemerintah untuk menekan impor tersebut dengan mencampurkan BBM dengan etanol, yang kemudian disebut E10.
